Transformasi Perkebunan Dan Memperkuat Perkebunan Rakyat Yang Berkeadilan Sosial Dan Lestari

 

Tujuan pendirian negara Indonesia pada dasarnya telah dinyatakan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Pemerintah telah membuat dan menentukan pembangunan nasional di berbagai bidang kehidupan, kehidupan ekonomi, politik, social dan budaya. Jika kita perhatikan dan cermati bahwa hasil dari pembangunan nasional itu secara positif kita sudah dapat nikmati.

Di sektor industri kelapa sawit dari hulu sampai hilir dapat kita lihat bahwa hasil-hasil pembangunan yang selalu ditonjolkan itu adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, yakni adanya peningkatan dan pendapatan devisa negara dari ekspor CPO yang diharapkan terus meningkat. Akan tetapi, hasil pembangunan berupa peningkatan devisa dan pendapatan negara itu apakah sudah mengalir ke bawah menyejahterakan rakyat atau dinikmati oleh orang-orang tertentu saja adalah bagian dari permasalahan keadilan sosial di Republik Indonesia.

Di sisi lain, semakin terbatas dan bahkan punahnya sumber-sumber kehidupan ekonomi masyarakat di daerah, kerusakan tatanan sosial dan budaya kehidupan masyarakat, kerusakan lingkungan, konflik agraria serta berbagai konflik sosial lainnya justru diabaikan dan bahkan tidak pernah di hitung sebagai hasil dari pembangunan nasional tersebut.

Lebih jauh bahwa buruknya nasib para petani kelapa sawit di Indonesia merupakan suatu bentuk pengabaian atas hak-hak dasar petani oleh negara, ditengah peran perkebunan sawit rakyat yang turut menyumbang devisa bagi Negara. Berbagai persoalan tersebut adalah konsekuensi terjadinya dualisme perekonomian pertanian warisan kolonialisme pada perkebunan di Indonesia sampai saat ini, yaitu perkebunan skala besar (perusahaan perkebunan) dan perkebunan rakyat (petani plasma dan petani mandiri/swadaya).

Oleh karena itu, sudah saatnya negara harus mendorong transformasi perkebunan kelapa sawit dan memperkuat serta memperbaiki tata-tata kelola perkebunan sawit rakyat yang berkeadilan sosial dan lestari. Secara sederhana transformasi tersebut adalah menjadikan petani sebagai aktor utama yang menjadi tulang punggung sektor hulu perkebunan kelapa sawit dengan sistem koperasi yang sudah ada. Sedangkan perusahaan bergerak pada sektor hilir untuk memperkuat industri nasional. Karena saat ini, semua produk turunan minyak sawit itu diolah di luar negeri, belum ada pengusaha-pengusaha nasional yang bisa mengelola dan memproduksi produk-produk hilir minyak kelapa sawit di dalam negeri. Transformasi seperti ini dapat mengurangi bahkan menghindari konflik dan permasalahan lainnya, seperti yang dihadapi para petani dan masyarakat Indonesia saat ini.

Dengan demikian, yang harus dijalankan oleh pemerintah adalah mendorong praktek- praktek sawit lestari, atau yang sering dikenal sustainability palm oil. Praktek ini berisi prinsip dan kaidah dalam perkebunan yang bisa menerapkan standar Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, ada pula penerapan aspek gender dan fair partnership. Kalau perkebunan mau melakukan skema kemitraan dengan petani, maka aspek lingkungan seperti Health, Safety, Environment (HSE) dan Hazard Communication Standard (HCS) harus bisa diterapkan. Menurut kami, yang paling siap adalah petani. Saya minta pemerintah juga melihat potensi yang dimiliki petani. Memang ada permasalahan di sekor hulu. Misalnya terkait dengan masyarakat adat, buruh, kemudian masalah dengan lingkungan, maka hal tersebut harus ditata dan pemerintah harus memiliki komitmen terhadap aspek keberlanjutan tersebut. Sebenarnya, banyak standar yang menjadi refrensi saat ini sudah bagus, hanya tinggal bagaimana perusahaan menerapkan standar lingkungan itu.

Misalnya, bagaimana perusahaan melakukan konservasi pada wilayah-wilayah yang sudah terdegradasi. Tapi lagi-lagi perusahaan itu selalu berlindung di balik regulasi yang lemah. Sementara itu saat ini, pasar terus menerus melakukan transformasi berbagai aspek keberlanjutan. Menurut kami, yang paling siap adalah petani, sehingga sudah seharusnya pemerintah juga melihat potensi yang dimiliki petani saat ini. Pada aspek lain yang paling penting untuk mendorong cita-cita transformasi perkebunan dan memperkuat perkebunan sawit rakyat yang berkeadilan sosial dan lestari tersebut, pemerintah harus melakukan perubahan berbagai kebijakan dan pembaharuan hukum. Sehingga terdapat system yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan perkebunan di Indonesia.

 

Mansuetus Alsy Hanu

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)