Pandangan dari Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit ( SPKS)

 

Transformasi Perkebunan Dan Memperkuat Perkebunan Rakyat Yang Berkeadilan Sosial Dan Lestari

Tujuan pendirian negara Indonesia pada dasarnya telah dinyatakan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Pemerintah telah membuat dan menentukan pembangunan nasional di berbagai bidang kehidupan, kehidupan ekonomi, politik, social dan budaya. Jika kita perhatikan dan cermati bahwa hasil dari pembangunan nasional itu secara positif kita sudah dapat nikmati.

Di sektor industri kelapa sawit dari hulu sampai hilir dapat kita lihat bahwa hasil-hasil pembangunan yang selalu ditonjolkan itu adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, yakni adanya peningkatan dan pendapatan devisa negara dari ekspor CPO yang diharapkan terus meningkat. Akan tetapi, hasil pembangunan berupa peningkatan devisa dan pendapatan negara itu apakah sudah mengalir ke bawah menyejahterakan rakyat atau dinikmati oleh orang-orang tertentu saja adalah bagian dari permasalahan keadilan sosial di Republik Indonesia.

Di sisi lain, semakin terbatas dan bahkan punahnya sumber-sumber kehidupan ekonomi masyarakat di daerah, kerusakan tatanan sosial dan budaya kehidupan masyarakat, kerusakan lingkungan, konflik agraria serta berbagai konflik sosial lainnya justru diabaikan dan bahkan tidak pernah di hitung sebagai hasil dari pembangunan nasional tersebut.

Lebih jauh bahwa buruknya nasib para petani kelapa sawit di Indonesia merupakan suatu bentuk pengabaian atas hak-hak dasar petani oleh negara, ditengah peran perkebunan sawit rakyat yang turut menyumbang devisa bagi Negara. Berbagai persoalan tersebut adalah konsekuensi terjadinya dualisme perekonomian pertanian warisan kolonialisme pada perkebunan di Indonesia sampai saat ini, yaitu perkebunan skala besar (perusahaan perkebunan) dan perkebunan rakyat (petani plasma dan petani mandiri/swadaya).

Oleh karena itu, sudah saatnya negara harus mendorong transformasi perkebunan kelapa sawit dan memperkuat serta memperbaiki tata-tata kelola perkebunan sawit rakyat yang berkeadilan sosial dan lestari. Secara sederhana transformasi tersebut adalah menjadikan petani sebagai aktor utama yang menjadi tulang punggung sektor hulu perkebunan kelapa sawit dengan sistem koperasi yang sudah ada. Sedangkan perusahaan bergerak pada sektor hilir untuk memperkuat industri nasional. Karena saat ini, semua produk turunan minyak sawit itu diolah di luar negeri, belum ada pengusaha-pengusaha nasional yang bisa mengelola dan memproduksi produk-produk hilir minyak kelapa sawit di dalam negeri. Transformasi seperti ini dapat mengurangi bahkan menghindari konflik dan permasalahan lainnya, seperti yang dihadapi para petani dan masyarakat Indonesia saat ini.

 

Dengan demikian, yang harus dijalankan oleh pemerintah adalah mendorong praktek- praktek sawit lestari, atau yang sering dikenal sustainability palm oil. Praktek ini berisi prinsip dan kaidah dalam perkebunan yang bisa menerapkan standar Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, ada pula penerapan aspek gender dan fair partnership. Kalau perkebunan mau melakukan skema kemitraan dengan petani, maka aspek lingkungan seperti Health, Safety, Environment (HSE) dan Hazard Communication Standard (HCS) harus bisa diterapkan. Menurut kami, yang paling siap adalah petani. Saya minta pemerintah juga melihat potensi yang dimiliki petani. Memang ada permasalahan di sekor hulu. Misalnya terkait dengan masyarakat adat, buruh, kemudian masalah dengan lingkungan, maka hal tersebut harus ditata dan pemerintah harus memiliki komitmen terhadap aspek keberlanjutan tersebut. Sebenarnya, banyak standar yang menjadi refrensi saat ini sudah bagus, hanya tinggal bagaimana perusahaan menerapkan standar lingkungan itu.

Misalnya, bagaimana perusahaan melakukan konservasi pada wilayah-wilayah yang sudah terdegradasi. Tapi lagi-lagi perusahaan itu selalu berlindung di balik regulasi yang lemah. Sementara itu saat ini, pasar terus menerus melakukan transformasi berbagai aspek keberlanjutan. Menurut kami, yang paling siap adalah petani, sehingga sudah seharusnya pemerintah juga melihat potensi yang dimiliki petani saat ini. Pada aspek lain yang paling penting untuk mendorong cita-cita transformasi perkebunan dan memperkuat perkebunan sawit rakyat yang berkeadilan sosial dan lestari tersebut, pemerintah harus melakukan perubahan berbagai kebijakan dan pembaharuan hukum. Sehingga terdapat system yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan perkebunan di Indonesia.

 

 

VISI DAN MISI SPKS

SPKS memiliki visi memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit melalui pemberdayaan petani kelapa sawit dan perbaikan kebijakan. Beberapa misi untuk mendukung visinya antara lain meningkatkan pengelolaan perkebunan rakyat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, membangun kesadaran petani kelapa sawit, penguatan dan perluasan organisasi melalui kaderisasi, pelatihan-pelatihan dan pembentukan organisasi, meningkatkan kualitas hidup petani sawit melalui inovasi di bidang pertanian dan teknologi, dan meningkatkan kesadaran publik baik lokal, nasional maupun internasional untuk memperluas dukungan bagi organisasi dan petani kelapa sawit.

 

Sejarah SPKS

SPKS adalah organisasi petani kelapa sawit skala kecil yang didirikan pada 9 Juni 2006 dan dideklarasikan pada 2013. Organisasi ini bersama anggotanya yakni petani sawit memperkuat skala keberlanjutan, kesejahteraan dan kemandirian petani melalui pembangunan kapasitas, kelembagaan ekonomi dan fasilitasi akses petani dalam berbagai sektor keuangan, kebijakan yang berpihak, dan akses pemasaran dan keberlanjutan.

SPKS adalah organisasi petani kelapa sawit skala kecil yang didirikan pada 9 Juni 2006 dan dideklarasikan pada 2013. Organisasi ini bersama anggotanya yakni petani sawit memperkuat skala keberlanjutan, kesejahteraan dan kemandirian petani melalui pembangunan kapasitas, kelembagaan ekonomi dan fasilitasi akses petani dalam berbagai sektor keuangan, kebijakan yang berpihak, dan akses pemasaran dan keberlanjutan.

 

Anggota SPKS

Saat ini, SPKS sudah berada di lima Provinsi dan delapan Kabupaten. Delapan kabupaten tersebut di antaranya Labuhan Batu Utara (Sumut), Tanjung Jabung Barat (Jambi), Rokan Hulu (Riau), Kuantan Singingi (Riau), Sanggau (Kalbar) Sekadau (Kalbar), Sintang (Kalbar) dan Paser (Kaltim). Anggota SPKS sebanyak 48 ribu petani kecil dengan skala lahan kurang dari 25 hektar dan bekerja langsung dikebun.

Selain memperkuat keorganisasian SPKS baik struktur, program kerja organisasi, keanggotaan, penguatan, pendidikan organisasi dan pelatihan manajemen keuangan SPKS juga tengah melakukan upaya pengembangan organisasi di daerah Kabupaten lainnya di Indonesia yang berpotensi dan memiliki komitmen dan kemauan berorganisasi dari para petani sawit di daerah. Pembentukan dan pengembangan organisasi dilakukan mulai dari komunitas di bawah sampai pada tingkat Nasional.

WILAYAH KERJA
Wiayah kerja SPKS, selain di delapan (8) SPKS Kabupaten yang ada, SPKS juga melakukan berbagai program kerja, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi untuk menunjang kemampuan dan kapasitas petani sawit swadaya maupun plasma di beberapa wilayah Kabupaten lainnya seperti di Provinsi Riau, Jambi, Sumatra Utara yang belum memiliki basis SPKS daerah.

AKTIVITAS DAN CAPAIAN
Berbagai aktivitas yang dilakukan SPKS sampai saat ini yakni terus melakukan pemetaan partisipatif (dengan cara polygon) terhadap lahan sawit petani swadaya dan memiliki data base petani kelapa sawit. Setidaknya sampai saat ini, data petani sawit mandiri yang telah terpetakan SPKS sudah mencapai 10.000 petani yang telah memiliki peta kebun dan masih terus dilakukan pemetaan di beberapa daerah lainnya. Upaya persiapan petani kelapa sawit menuju sertifikasi RSPO juga tengah dilakukan dan difasilitasi SPKS di Desa Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu – Riau.

Selain itu, inisiatif pembuatan SOP Perkebunan Sawit Rakyat Bebas Deforestasi juga menjadi salah satu capain SPKS dalam menjalankan visi dan misi bagi petani sawit Indonesia. Inisiatif ini juga bagian dari kerjasama dengan Greenpeace Indonesia dalam memperjuangkan perkebunan kelapa sawit rakyat yang bebas deforestasi.

Gagasan Desa Sawit Lestari juga menjadi gagasan yang di dorong SPKS agar dapat di implementasikan di berbagai desa yang berhadapan langsung dengan perkebunan kelapa sawit di Indoensia. Gagasan ini merupakan salah satu cara strategis untuk menciptakan sawit lestari atau berkelanjutan adalah menjadikan desa sebagai suatu satuan pemangku kepentingan untuk mempercepat produksi sawit berkelanjutan.

Pada akhir Tahun 2016 SPKS bersama Sekretariat Lingkar Temu Lestari dan lembaga-lembaga Mitra menggagas Forum Komunikasi Nasional Lingkar Temu Kabupaten Lestari I bersama delapan (8) Bupati/Perwakilan beserta SKPD dari Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Musibanyuasin, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak dan Kabupaten Sigi, Asosiasi Pemerintahan Kepala Daerah Seluruh Indonesia (APKASI), dan beberapa lembaga Mitra Perkumpulan Kabupaten Lestari. Forum ini bertujuan untuk memfasilitasi inisiatif kabupaten/kota untuk mendorong percepatan pengelolaan wilayah berkelanjutan. Dalam forum komunikasi pertama ini telah disepakati beberapa prinsip dasar Lingkar Temu Lestari, yaitu kolaborasi, dampak nyata, dan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Sebelumnya, SPKS telah melakukan pertemuan dengan dua Bupati dari Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau yang menghasilkan agenda penandatangan Platform Bupati SPKS dengan kabupaten sebagai komitmen bersama dalam memperjuangkan gagasan perkebunan kelapa sawit yang lestari yang diantaranya adanya kerjasama dan pekerjaan yang terintegrasi dan terkordinasi antara Kabupaten dan SPKS.

Pada level Internasional SPKS juga ikut terlibat dalam berbagai kegiatan dan menjadi salah satu organisasi petani kelapa sawit yang ikut terlibat dalam kegiatan Internasional dalam mempromosikan gagasan dan ide besar dalam memperjuangkan upaya solutif terhadap persoalan dan tantangan petani kelapa sawit, baik pada aspek sosial, lingkungan dan ekonomi, serta dalam rangka mempromosikan komitmen petani sawit untuk mendukung sustainability palm oil melalui RSPO dan beberapa lembaga Internasional lainnya.

Gagasan petani juga dilakukan melalui koordinasi dan diskusi bersama pemerintahan baik pada level pemerintahaan daerah maupun Nasional melalui berbagai instansi terkait. Saat ini, SPKS terlibat dalam memberikan masukan terhadap kebijakan ISPO bagi petani sawit, pengaturan mengenai STDB bersama Dirjen Perkebunan-Kementan dan berbagai agenda lainnya.

Berbagai advokasi baik pada level kebijakan atau regulasi maupun konflik masyarakat juga dilakukan SPKS dan beberapa masih berjalan sampai saat ini, dilakukan sendiri maupun dengan bekerjasama dengan beberapa lembaga dan jaringan masyarakat sipil lainnya. Tahun 2014 SPKS bersama koalisi tim advokasi keadilan perkebunan memenangkan sebagian gugatan dalam Perkara Uji Materi Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Berbagai aktivitas lainnya seperti melakukan penelitian terkait standar HAM dalam kemitraan usaha perkebunan yang telah final, penelitian terkait definisi petani kecil yang masih berjalan serta berbagai pendidikan dan pelatihan guna menunjang kemampuan dan kapasitas petani sawit.

VISI DAN MISI PERKUMPULAN SPKS
SPKS memiliki visi memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit melalui pemberdayaan petani kelapa sawit dan perbaikan kebijakan. Beberapa misi untuk mendukung visinya antara lain meningkatkan pengelolaan perkebunan rakyat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, membangun kesadaran petani kelapa sawit, penguatan dan perluasan organisasi melalui kaderisasi, pelatihan-pelatihan dan pembentukan organisasi, meningkatkan kualitas hidup petani sawit melalui inovasi di bidang pertanian dan teknologi, dan meningkatkan kesadaran publik baik lokal, nasional maupun internasional untuk memperluas dukungan bagi organisasi dan petani kelapa sawit, Informasi lebih lanjut dapat dilihat di website : www.spksnasional.or.id.

ALAMAT:
Perumahan Bogor Baru Blok A5 No.17, Kelurahan Tegal Lega Bogor – Jawa Barat
Telepon 0251-8571263
Fax 0251-8324097
twitter: @infoSPKS

SPKS Daerah :

  • Labuhan Batu Utara (Sumut)
  • Tanjung Jabung Barat (Jambi)
  • Rokan Hulu (Riau)
  • Kuantan Singingi (Riau)
  • Sanggau (Kalbar)
  • Sekadau (Kalbar)
  • Sintang (Kalbar)
  • Paser (Kaltim).