Jakarta : Sebagai negara penyedia 52% dari pasokan sawit dunia dengan luas areal sebesar 11,4 juta ha, sawit merupakan komoditas yang penting bagi Indonesia. Sekitar 40% dari produksi sawit di Indonesia dihasilkan dari perkebunan kecil rakyat yang dikelola oleh petani sawit dengan produktivitas rata-rata antara 12-14 ton/ha/tahun.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyambut baik upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), dan memberikan dukungan untuk petani sawit.

Bebarapa bulan silam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah membentuk Tim Penguatan ISPO berdasarkan SK Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tim Penguatan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO Certification System).

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan ISPO memang harus memberikan mekanisme khusus untuk sertifikasi petani kelapa sawit, terutama petani swadaya yang banyak mengalami kesulitan di lapangan.

“Sudah tepat jika standardisasi ISPO bersifat sukarela untuk petani, bukan kewajiban mutlak. Namun jangan sampai perusahaan menengah dan besar ikut mendapat kemudahan seperti ini. Sebetulnya kewajiban dalam ISPO adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang memang wajib dipatuhi,” kata Darto dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Senin (10/10/2016).

Jika standardisasi ISPO bersifat sukarela tanpa kecuali, imbuhnya, akibatnya justru melanggar hukum. “Kalau begitu, sawit kita justru kembali ‘dikerdilkan’. Sertifikasinya tidak dipercaya dan mustahil mendapatkan peluang pasar internasional,” tegasnya.

SPKS mengharapkan agar pemerintah dapat membangun peta jalan yang jelas untuk proses penguatan ISPO dan mendukung pemberdayaan petani menuju sertifikasi ISPO. Peta jalan tersebut perlu mempertimbangkan isu strategis bagi petani di lapangan termasuk legalitas, kelembagaan, ketersediaan bibit dan pupuk, pendanaan, dan manfaat konkret dari sertifikasi ISPO bagi petani. ISPO harus mampu menjadi alat untuk transformasi industri kelapa sawit dan bukan sekedar menjadi label.

Putra Agung, Sustainable Palm Oil Program Manager at WWF Indonesia, menyatakan proses penguatan ISPO harus dipandang sebagai kesempatan meningkatkan posisi tawar sawit Indonesia ketimbang produksi negara lain.

“Kita harus jeli melihat komponen penting yang harus ada untuk memastikan ISPO menjadi sertifikasi yang diakui di Indonesia maupun di pasar global,” paparnya.

Salah satu komponen penting yang diidentifikasi oleh SPKS adalah adanya pemantauan independen baik dari masyarakat sipil maupun pemantau pasar. Pemantauan independen akan menjaga akuntabilitas dari ISPO sehingga pada akhirnya akan meningkatkan keberterimaan kepada ISPO. Indonesia sendiri punya contoh Sistem Verifiikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dilengkapi instrument pemantau independen. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menjadi kelompok masyarakat sipil yang diakui oleh pemerintah dan memantau pelaksanaan dari system SVLK tersebut. Hal ini dipandang berhasil dan efisien demi menjamin transparansi dalam proses sertifikasi.

“Kami tidak sepakat dengan anggapan bahwa pemerintah perlu berhati-hati dalam memasukkan pemantau independen dalam struktur kelembagaan ISPO. Sudah banyak contoh sertifikasi lain yang lebih dipercaya karena adanya pemantau independen,” pungkas Darto.

Demi memastikan kesiapan para anggotanya untuk sertifikasi dan melaksanakan praktik berkelanjutan, SPKS telah memimpin dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan dengan fokus mengenal petani lebih baik lewat pengumpulan data sosial dua ekonomi dan pemetaan partisipatif.

Salah satunya adalah upaya penyeragaman mekanisme pengumpulan data terkait petani melalui konsorsium ‘Sahabat Petani Sawit’ yang melibatkan lebih dari sepuluh organisasi yang mendukung terwujudnya petani sawit secara berkelanjutan.

“Buat kami, yang penting konkret bekerja untuk menangani akar permasalahan di lapangan. Program untuk petani banyak yang tidak efektif karena tidak ada data akurat tentang mereka. Kalau dibiarkan, tentu proses sertifikasi ISPO petani nanti juga akan sulit,” tegas Darto.

Hingga akhir September 2016, SPKS telah berhasil mengumpulkan data sosial & ekonomi serta peta area kebun (polygon) untuk lebih dari 2000 petani melalui metode partisipatif. Dari data tersebut, SPKS sedang menganalisa dan menyimpulkan masalah kunci yang dihadapi petani di area tersebut serta merangkumnya dalam bentuk rekomendasi kebijakan.

Penguatan ISPO ke depannya dapat memanfaatkan upaya-upaya yang telah berjalan di lapangan untuk merancang sertifikasi dengan posisi tawar dan keberterimaan yang tinggi oleh berbagai multipihak dengan tidak mengenyampingkan aspek-aspek keberlanjutan.