DESAK MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN GUGATAN SPKS. “DANA BPDP – KS UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI BUKAN UNTUK SUBSIDI BIODIESEL”

Jakarta, 27 Maret 2018 – Pada 8 Februari 2018 Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengajukan gugatan uji materil Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, khusus dana perkebunan bagi biodiesel pada Pasal 9 Ayat 2. Isi pasal tersebut bertentangan dengan tujuan penggunaan dana perkebunan yang diamanatkan Pasal 93 Ayat 4 UU Perkebunan.

Sawit Rakyat Butuh Subsidi Lebih Dibanding Biodiesel

JAKARTA – Sebelumnya pada 2017, pemerintah sudah melakukan peremajaan 4.446 kebun sawit di Sumatera Selatan, kendati dilapangan yang terealisasi baru sekitar 2000 ha lantaran sisanya masih mengehadapi kendala status lahan, lantas dilanjutkan ke kebun sawit rakyat di Sumatera Utara seluas seluas 9.109 hektare. Setelaah melakukan peremajaan di dua lokasi tersebut, di tahun 2018 ini, pemerintah

Mengapa pemerintah Indonesia mensubsidi perusahaan sawit triliunan rupiah?

Sejumlah perusahaan sawit berskala besar mendapat subsidi dari pemerintah sebesar triliunan rupiah sebagai timbal balik atas penjualan minyak kelapa sawit untuk campuran solar alias biodiesel. Dan berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terdapat beberapa perusahaan yang memperoleh dana subsidi program biofuel periode Agustus 2015-April 2016. Perusahaan itu adalah PT Wilmar Bionergi Indonesia, PT Wilmar Nabati

BPDPKS Disinyalir Melanggar UU Perkebunan

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) disinyalir telah menyalahgunakan penggunaan dana pungutan hasil penjualan kelapa sawit yang tidak sesuai peruntukkan. Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengungkapkan mayoritas dana BPDP hanya digunakan untuk subsidi biodiesel. “Pada tahun 2016, BPDPKS menghabiskan Rp10,6 trilliun hanya untuk memberikan subsidi biodiesel. Dana tersebut setara dengan

SIARAN PERS: Menimbang Pikiran Jokowi Meresmikan Replanting Sawit Oleh BPDP-KS Di Sumatra Selatan

JAKARTA, 12 Oktober 2017 – Skema pendanaan bagi petani kelapa sawit atau masyarakat dengan mengharuskan aspek legalitas sebagai garansi serta pola management satu atap  adalah dua hambatan terbesar  untuk memajukan petani pekebun menjadi mandiri dan tanpa konflik. Hambatan ini berpotensi menjadi penghadang untuk mensukseskan program peremajaan kelapa sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

SPKS: CPO Fund Harus Beri Manfaat Buat Petani

WE Online, Jakarta – Pemerintah akhirnya menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penetapan Pengutipan Dana Dukungan Industri Kelapa Sawit yang Berkelanjutan dalam bentuk CSF (CPO Support Fund). Walaupun CSF tersebut di satu sisi masih menimbulkan perdebatan namun di sisi lain memberikan harapan baru bagi Petani Kelapa Sawit. Mansuetus Darto, ketua Serikat Petani Kelapa Sawit sangat berharap

SURAT TERBUKA Dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Sawit Watch (SW) Kepada Pemerintah Indonesia Dan Uni Eropa Tentang Kesenjangan Antara Teori, Strategi Global, Dan Praktek Minyak Sawit Berkelanjutan   Yth Pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan saudara kami warga Eropa, Organisasi global Non Pemerintah, khususnya mereka yang peduli dalam masalah Palm Oil,

Moratorium Sawit Harus Memberikan Maanfaat Yang Nyata!

Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, menyatakan target produktivitas kelapa sawit Indonesia yaitu 36 ton/ha/tahun dengan 25% kualitas rendemen minyak sawit. Sementara itu, produktivitas untuk existing plantations sekitar 12-14 ton/ha/tahun. Artinya, terdapat perbedaan yang sangat besar dengan acuan yang ditargetkan oleh pemerintah. Contohnya, sektor swasta paling tidak harus bisa menggenjot lagi produktivitas per-tahunnya lagi (10

Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Jangan Sampai Kerdilkan Sawit Indonesia

Jakarta, 7 Oktober 2016 – Sebagai negara penyedia 52% dari pasokan sawit dunia dengan luas areal sebesar 11,4 juta Ha, sawit merupakan komoditas yang penting bagi Indonesia. Sekitar 40% dari produksi sawit di Indonesia dihasilkan dari perkebunan kecil rakyat yang dikelola oleh petani sawit, dengan produktivitas rata-rata antara 12-14 juta ton /ha/tahun. Serikat Petani Kelapa

Menyoal Pedoman Penetapan Harga Tandan Buah Segar

Jakarta, 31 Agustus 2016 – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai Permentan No 14 Tahun 2013 Tentang pedoman penetapan harga tandan buah segar telah melegalkan praktek ketidak adilan karena dalam permentan tersebut ada komponen indek K dimana telah melegalkan praktik penghisapan dan eksploitatif yang secara sistematis terhadap produksi perkebunan kelapa sawit rakyat. Bersifat eksploitatatif, karena