Sejumlah Petani Kelapa Sawit Menyambangi Kantor Bupati: Menuntut Pemerintah Kabupaten Paser Untuk Serius Mengatasi Persoalan Rendahnya Harga TBS Kelapa Sawit.

TANA PASER – Tren penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hingga saat ini masih berlangsung dan merugikan petani kelapa sawit di Kabupaten Paser. Sejumlah Petani Kelapa Sawit bersama organisasi dan asosiasi petani kelapa sawit yang tergabung dalam Forum Petani Kelapa Sawit Kabupaten Paser menyatakan peroalan ini tidak ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Kabupaten

Puluhan Ribu Orang Dukung Gugatan Petani ke MA untuk Alihkan Dana Sawit

Jakarta, 9 Mei 2018 – Kemarin, tepat tiga bulan sejak Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) untuk uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) 24/2015 tentang Penghimpun Dana Perkebunan. Dalam gugatannya, SPKS meminta agar dana sawit tersebut, yang sebagian besar diberikan untuk subsidi perusahaan besar, dapat dialihkan kepada petani sawit. Di

Desak Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan SPKS. “dana BPDP – KS Untuk Kesejahteraan Petani Bukan Untuk Subsidi Biodiesel”

Jakarta, 27 Maret 2018 – Pada 8 Februari 2018 Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengajukan gugatan uji materil Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, khusus dana perkebunan bagi biodiesel pada Pasal 9 Ayat 2. Isi pasal tersebut bertentangan dengan tujuan penggunaan dana perkebunan yang diamanatkan Pasal 93 Ayat 4 UU Perkebunan.

SPKS Urges Supreme Court To Receive Its Judicial Review “CPO Funds For Farmers ‘Welfare Not For Biodiesel Subsidies”

Jakarta, March 27, 2018 – The Oil Palm Farmers Union has on February 8, 2018 filed a judicial review against the Government Regulation No. 24/2015 on Plantation Funds Raising, particularly the plantation funds for biodiesel in Article 9 Paragraph 2. The article is in contradictory to the purpose of plantation fund use provided by Article

DESAK MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN GUGATAN SPKS. “DANA BPDP – KS UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI BUKAN UNTUK SUBSIDI BIODIESEL”

Jakarta, 27 Maret 2018 – Pada 8 Februari 2018 Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengajukan gugatan uji materil Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, khusus dana perkebunan bagi biodiesel pada Pasal 9 Ayat 2. Isi pasal tersebut bertentangan dengan tujuan penggunaan dana perkebunan yang diamanatkan Pasal 93 Ayat 4 UU Perkebunan.

Sawit Rakyat Butuh Subsidi Lebih Dibanding Biodiesel

JAKARTA – Sebelumnya pada 2017, pemerintah sudah melakukan peremajaan 4.446 kebun sawit di Sumatera Selatan, kendati dilapangan yang terealisasi baru sekitar 2000 ha lantaran sisanya masih mengehadapi kendala status lahan, lantas dilanjutkan ke kebun sawit rakyat di Sumatera Utara seluas seluas 9.109 hektare. Setelaah melakukan peremajaan di dua lokasi tersebut, di tahun 2018 ini, pemerintah

Mengapa pemerintah Indonesia mensubsidi perusahaan sawit triliunan rupiah?

Sejumlah perusahaan sawit berskala besar mendapat subsidi dari pemerintah sebesar triliunan rupiah sebagai timbal balik atas penjualan minyak kelapa sawit untuk campuran solar alias biodiesel. Dan berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terdapat beberapa perusahaan yang memperoleh dana subsidi program biofuel periode Agustus 2015-April 2016. Perusahaan itu adalah PT Wilmar Bionergi Indonesia, PT Wilmar Nabati

BPDPKS Disinyalir Melanggar UU Perkebunan

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) disinyalir telah menyalahgunakan penggunaan dana pungutan hasil penjualan kelapa sawit yang tidak sesuai peruntukkan. Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengungkapkan mayoritas dana BPDP hanya digunakan untuk subsidi biodiesel. “Pada tahun 2016, BPDPKS menghabiskan Rp10,6 trilliun hanya untuk memberikan subsidi biodiesel. Dana tersebut setara dengan

SIARAN PERS: Menimbang Pikiran Jokowi Meresmikan Replanting Sawit Oleh BPDP-KS Di Sumatra Selatan

JAKARTA, 12 Oktober 2017 – Skema pendanaan bagi petani kelapa sawit atau masyarakat dengan mengharuskan aspek legalitas sebagai garansi serta pola management satu atap  adalah dua hambatan terbesar  untuk memajukan petani pekebun menjadi mandiri dan tanpa konflik. Hambatan ini berpotensi menjadi penghadang untuk mensukseskan program peremajaan kelapa sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

SPKS: CPO Fund Harus Beri Manfaat Buat Petani

WE Online, Jakarta – Pemerintah akhirnya menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penetapan Pengutipan Dana Dukungan Industri Kelapa Sawit yang Berkelanjutan dalam bentuk CSF (CPO Support Fund). Walaupun CSF tersebut di satu sisi masih menimbulkan perdebatan namun di sisi lain memberikan harapan baru bagi Petani Kelapa Sawit. Mansuetus Darto, ketua Serikat Petani Kelapa Sawit sangat berharap

SURAT TERBUKA Dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Sawit Watch (SW) Kepada Pemerintah Indonesia Dan Uni Eropa Tentang Kesenjangan Antara Teori, Strategi Global, Dan Praktek Minyak Sawit Berkelanjutan   Yth Pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan saudara kami warga Eropa, Organisasi global Non Pemerintah, khususnya mereka yang peduli dalam masalah Palm Oil,