Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, menyatakan target produktivitas kelapa sawit Indonesia yaitu 36 ton/ha/tahun dengan 25% kualitas rendemen minyak sawit. Sementara itu, produktivitas untuk existing plantations sekitar 12-14 ton/ha/tahun. Artinya, terdapat perbedaan yang sangat besar dengan acuan yang ditargetkan oleh pemerintah. Contohnya, sektor swasta paling tidak harus bisa menggenjot lagi produktivitas per-tahunnya lagi (10 tahun lagi) dari yang sudah ada untuk bisa mencapai 36 ton/ha/tahun, sementara untuk petani kelapa sawit setengahnya saja tidak mencapai.

Untuk produktivitas maksimal per hektar adalah 3 ton/ha/tahun, dimana untuk petani adalah 1 ton/bulan dan sektor swasta/pengusaha itu 1,5 sampai 2 ton/bulan, belum mencapai 3 ton/bulan. Jika data untuk tahun 2015 (SW 2015) luas perkebunan 15,9 juta hektar, jika dikalikan dengan strategi 36 ton produktivitas dan 25% rendemen, maka CPO kita sudah bisa mencapai 50 juta ton CPO di Tahun 2015. Sayangnya, produktivitas yang di launching oleh GAPKI itu hanya 31,5 juta ton, kalau produktivitas terus digenjot sampai dengan 36 ton/ha/tahun, maka produksi CPO Nasional itu sudah bisa mencapai 50 juta ton CPO, ini yang memang harus dikejar.

SPKS menilai bahwa kebijakan moratorium pemerintah ini dapat memberikan manfaat yang nyata. Bagi SPKS moratorium diharapkan memberikan manfaat agar membuat perusahaan-perusahaan sawit saat ini bekerja fokus pada peningkatan produktivitas yang ada, tanpa harus melakukan ekspansi sawit. Dengan hal tersebut sebenarnya sudah ada pendapatan bagi perusahaan, ada bisnis yang memang harus dikejar oleh mereka dengan peningkatan produktivitas. Demikian halnya bagi petani sawit, harus dibantu dengan meningkatkan produktivitas yang ada, yang sekarang ini 12 ton/ha/tahun, karena jika produktivitasnya rendah pasti pendapatan petani juga rendah.

Menanggapi surat complain GAPKI beberapa waktu kepada Presiden soal moratorium, SPKS memandang bahwa jika ekspansi terus dilakukan, maka bagaimana dengan nasib produktivitas itu? Lalu kebijakan-kebijakan yang amburadul itu kapan akan dibereskan? Kemudian belum lagi dengan koordinasi lintas kementerian itu yang belum clear, sehingga belum jelasnya leading sektor untuk palm oil Indonesia.

Apabila perusahaan-perusahaan sawit saat ini tidak melakukan ekspansi, pasti akan hancur juga, makanya perusahaan masih begitu masif melakukan ekspansi, karena setiap tahun sekarang itu sekitar 3 ribu sampai 5 ribu hektar lahan sawit melakukan replanting. Selama masa replanting ini perusahaan menunggu produksi baru selama 4 tahun kemudian, sehingga jika terjadi kekosongan akan terjadi penurunannya, maka justifikasi dari perusahaan itu adalah ekspansi.

Ekspansi ini tidak memberikan kontribusi nilai ekonomis bagi masyarakat, tetapi membuat posisi tawar sawit Indonesia makin buram. Salah satu contoh, di Amerika Latin, Afrika, dan beberapa Negara di Asia, sedang dikembangkan kelapa sawit, jika saja kita kalah bersaing dalam konteks sustainability. Misalnya, sawit Indonesia tidak lagi menghargai prinsip-prinsip yang berkelanjutan, yaitu melakukan ekspansi, menebang hutan, mengalih-fungsikan lahan gambut, tentu praktik seperti itu tidak memperkuat sawit Indonesia.

Sawit Indonesia kalau mau diperkuat sebenarnya dengan menghentikan ekspansi-ekspansinya, sawit-sawit yang ada sekarang ditingkatkan produktivitasnya, dan juga tata kelola dibuat lebih baik, sehingga kami pikir dengan hal ini dapat lebih dihargai dengan baik.

Data stastistik luas perkebunan sawit saat ini sebenarnya bersifat politis, sehingga bisa saja produktivitas sawit kita itu dinaikkan oleh pemerintah, terus kemudian data luas perkebunan sawit diturunkan, sehingga selisih antara produktivitas itu koheren dengan luasan perkebunan, begitulah situasinya.