Organisasi Petani Bentuk POPSI Dukung Program Peningkatan Produktivita

Jakarta, 11 Juli 2019. Empat organisasi petani kelapa sawit mendukung program peningkatan produktivitas melalui peremajaan sawit. Dukungan tersebut datang dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEKPIR), dan Asosiasi Sawit Masa Depanku (SAMADE). Dukungan ini disampaikan dalam Seminar Nasional yang bertema; Seriuskah Program Peremajaan Sawit

ALOKASI DANA SAWIT SALAHKAPRAH: BIODIESEL ATAU PETANI ?

 Jakarta, 28 Juni 2019  – Sejak Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pembentukan Bandan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP-Sawit) pada tahun 2015, BPDP-Sawit sudah mengumpulkan dana kurang lebih sekitar Rp 43 triliun dari potongan penjualan ekpor CPO (Crude Palm Oil). Pengunaan dana yang dikumpulkan tersebut tidak banyak memberikan dampak kepada petani sawit karena dana pungutan sawit

Tanggapan Organisasi Petani Kelapa Sawit Atas Pidato Bapak Presiden Dalam Pembukaan Acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) Di Bali Pada Tanggal 29 Oktober 2018

Jakarta 30 Oktober 2018 – Sebagaimana dalam berita yang dimuat di website setkab.com  : Soal Kelapa Sawit, Presiden Jokowi: Engga Usah Perbesar Lahan, Naikkan Produktivitas Dulu (Baca : Soal Kelapa Sawit, Presiden Jokowi: Enggak Usah Perbesar Lahan, Naikkan Produktivitas Dulu) ( Baca : Tanggapan Organisasi Petani Kelapa Sawit Atas Pidato Bapak Presiden Dalam Pembukaan Acara Indonesian

Siaran Pers : Hari Tani Nasional: “Petani Masih Saja Sulit Walau Sejumlah Kebijakan Sawit Diluncurkan”

Jakarta, 24 September 2014 – Memperingati Hari Tani yang jatuh pada hari ini, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah atasi persoalan-persoalan petani kelapa sawit, antara lain penyelesaian kebun petani dalam kawasan hutan, legalitas lahan, konflik antara petani plasma dan perusahaan, harga sawit yang anjlok, dan BPDP-KS yang mensubsidi biodiesel. Jika tidak, maka petani akan

Pemerintah Dihimbau Serius Melakukan Perbaikan Sistem Sertifikasi ISPO

Jakarta, 20 September 2018 – Hari ini Forum Koordinasi Masyarakat Sipil (FKMS) untuk penguatan ISPO kembali menyerukan Pemerintah untuk segera membenahi substansi draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) serta memperbaiki proses penyusunannya menjadi lebih transparan dan partisipatif sebelum draft peraturan tersebut disahkan. FKMS menilai draft Perpres mengenai sistem sertifikasi mandatori

Tanggapan SPKS Atas Keluarnya Intruksi Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Pada Tanggal 20 Sept 2018

Jakarta, Jumat 21 September 2018 – Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit Mansuetus Darto menjelaskan secara keseluruhan petani butuh moratorium sawit karena : sawit indonesia sudah over produksi. CPO indonesia sudah penuh di pelabuhan. Sehingga pemerintah membuat B20 untuk pasar baru karena stok CPO banyak tapi tidak terjual dan kemudian berdampak ke harga TBS petani rendah

Tidak Tanggapi Tuntutan Petani Sawit, kegiatan operasi kebun inti 4 PTPN 13 Parindu di desa Gunam Ditutup Petani

InfoSAWIT, SANGGAU – Terkait dengan pengumuman dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII terkait penghentian sementara operasional beberapa pabrik dan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Sawit petani mitra beberapa waktu lalu, telah memicu gejolak ditingkat petani. Terlebih sampai saat ini belum ada solusi yang bisa disepakati bersama antara petani dan perusahaan. Untuk itu dikatakan ketua Serikat

Ketua Umum SPKS : Mendorong Alokasi Dana Kepada Petani kelapa sawit lebih optimal, terutama untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) petani.

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah akan lebih agresif mengimplementasikan program mandatori biodiesel. Salah satu caranya adalah dengan memperluas pemberian insentif pada program tersebut. Program mandatori biodiesel telah dijalankan sejak 2015. Melalui program ini, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak solar untuk keperluan kewajiban pelayanan publik (PSO) harus dicampur dengan Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan kadar