Tanggapan Organisasi Petani Kelapa Sawit Atas Pidato Bapak Presiden Dalam Pembukaan Acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) Di Bali Pada Tanggal 29 Oktober 2018

Jakarta 30 Oktober 2018 – Sebagaimana dalam berita yang dimuat di website setkab.com  : Soal Kelapa Sawit, Presiden Jokowi: Engga Usah Perbesar Lahan, Naikkan Produktivitas Dulu (Baca : Soal Kelapa Sawit, Presiden Jokowi: Enggak Usah Perbesar Lahan, Naikkan Produktivitas Dulu) ( Baca : Tanggapan Organisasi Petani Kelapa Sawit Atas Pidato Bapak Presiden Dalam Pembukaan Acara Indonesian

Siaran Pers : Hari Tani Nasional: “Petani Masih Saja Sulit Walau Sejumlah Kebijakan Sawit Diluncurkan”

Jakarta, 24 September 2014 – Memperingati Hari Tani yang jatuh pada hari ini, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah atasi persoalan-persoalan petani kelapa sawit, antara lain penyelesaian kebun petani dalam kawasan hutan, legalitas lahan, konflik antara petani plasma dan perusahaan, harga sawit yang anjlok, dan BPDP-KS yang mensubsidi biodiesel. Jika tidak, maka petani akan

Pemerintah Dihimbau Serius Melakukan Perbaikan Sistem Sertifikasi ISPO

Jakarta, 20 September 2018 – Hari ini Forum Koordinasi Masyarakat Sipil (FKMS) untuk penguatan ISPO kembali menyerukan Pemerintah untuk segera membenahi substansi draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) serta memperbaiki proses penyusunannya menjadi lebih transparan dan partisipatif sebelum draft peraturan tersebut disahkan. FKMS menilai draft Perpres mengenai sistem sertifikasi mandatori

Tanggapan SPKS Atas Keluarnya Intruksi Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Pada Tanggal 20 Sept 2018

Jakarta, Jumat 21 September 2018 – Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit Mansuetus Darto menjelaskan secara keseluruhan petani butuh moratorium sawit karena : sawit indonesia sudah over produksi. CPO indonesia sudah penuh di pelabuhan. Sehingga pemerintah membuat B20 untuk pasar baru karena stok CPO banyak tapi tidak terjual dan kemudian berdampak ke harga TBS petani rendah

Tidak Tanggapi Tuntutan Petani Sawit, kegiatan operasi kebun inti 4 PTPN 13 Parindu di desa Gunam Ditutup Petani

InfoSAWIT, SANGGAU – Terkait dengan pengumuman dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII terkait penghentian sementara operasional beberapa pabrik dan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Sawit petani mitra beberapa waktu lalu, telah memicu gejolak ditingkat petani. Terlebih sampai saat ini belum ada solusi yang bisa disepakati bersama antara petani dan perusahaan. Untuk itu dikatakan ketua Serikat

Ketua Umum SPKS : Mendorong Alokasi Dana Kepada Petani kelapa sawit lebih optimal, terutama untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) petani.

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah akan lebih agresif mengimplementasikan program mandatori biodiesel. Salah satu caranya adalah dengan memperluas pemberian insentif pada program tersebut. Program mandatori biodiesel telah dijalankan sejak 2015. Melalui program ini, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak solar untuk keperluan kewajiban pelayanan publik (PSO) harus dicampur dengan Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan kadar

Sejumlah Petani Kelapa Sawit Menyambangi Kantor Bupati: Menuntut Pemerintah Kabupaten Paser Untuk Serius Mengatasi Persoalan Rendahnya Harga TBS Kelapa Sawit.

TANA PASER – Tren penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hingga saat ini masih berlangsung dan merugikan petani kelapa sawit di Kabupaten Paser. Sejumlah Petani Kelapa Sawit bersama organisasi dan asosiasi petani kelapa sawit yang tergabung dalam Forum Petani Kelapa Sawit Kabupaten Paser menyatakan peroalan ini tidak ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Kabupaten

Puluhan Ribu Orang Dukung Gugatan Petani ke MA untuk Alihkan Dana Sawit

Jakarta, 9 Mei 2018 – Kemarin, tepat tiga bulan sejak Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) untuk uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) 24/2015 tentang Penghimpun Dana Perkebunan. Dalam gugatannya, SPKS meminta agar dana sawit tersebut, yang sebagian besar diberikan untuk subsidi perusahaan besar, dapat dialihkan kepada petani sawit. Di

Desak Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan SPKS. “dana BPDP – KS Untuk Kesejahteraan Petani Bukan Untuk Subsidi Biodiesel”

Jakarta, 27 Maret 2018 – Pada 8 Februari 2018 Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengajukan gugatan uji materil Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, khusus dana perkebunan bagi biodiesel pada Pasal 9 Ayat 2. Isi pasal tersebut bertentangan dengan tujuan penggunaan dana perkebunan yang diamanatkan Pasal 93 Ayat 4 UU Perkebunan.

SPKS Urges Supreme Court To Receive Its Judicial Review “CPO Funds For Farmers ‘Welfare Not For Biodiesel Subsidies”

Jakarta, March 27, 2018 – The Oil Palm Farmers Union has on February 8, 2018 filed a judicial review against the Government Regulation No. 24/2015 on Plantation Funds Raising, particularly the plantation funds for biodiesel in Article 9 Paragraph 2. The article is in contradictory to the purpose of plantation fund use provided by Article

DESAK MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN GUGATAN SPKS. “DANA BPDP – KS UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI BUKAN UNTUK SUBSIDI BIODIESEL”

Jakarta, 27 Maret 2018 – Pada 8 Februari 2018 Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengajukan gugatan uji materil Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, khusus dana perkebunan bagi biodiesel pada Pasal 9 Ayat 2. Isi pasal tersebut bertentangan dengan tujuan penggunaan dana perkebunan yang diamanatkan Pasal 93 Ayat 4 UU Perkebunan.