Intruksi Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit

Intruksi Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit Inpres Moratorium Sawit http://www.spks-nasional.org/wp-content/uploads/2018/09/Inpres-Moratorium-Sawit.pdf

Tuntutan Petani Atas Kebijakan Pungutan Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA – Petani kelapa sawit yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menganggap, kebijakan pungutan sawit yang diterapkan semenjak pertengahan tahun 2015 lalu salah sasaran. Dalam keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT belum lama ini, SPKS bersama Petani Kelapa Sawit di Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan berkenan dengan uji materi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Pungutan Dana Dari Sawit Harusnya Untuk Pekebun

InfoSAWIT, JAKARTA -Petani swadaya yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan) Kelapa Sawit. Kehadiran BPDP-KS tentunya menjadi harapan petani kelapa sawit untuk memajukan perkebunan rakyat, menjadikan petani sebagai subyek menuju kemandirian dan kesejahteraan di Indonesia. Harapan kita semua, komitment pemerintah dengan

Sawit Rakyat Butuh Subsidi Lebih Dibanding Biodiesel

JAKARTA – Sebelumnya pada 2017, pemerintah sudah melakukan peremajaan 4.446 kebun sawit di Sumatera Selatan, kendati dilapangan yang terealisasi baru sekitar 2000 ha lantaran sisanya masih mengehadapi kendala status lahan, lantas dilanjutkan ke kebun sawit rakyat di Sumatera Utara seluas seluas 9.109 hektare. Setelaah melakukan peremajaan di dua lokasi tersebut, di tahun 2018 ini, pemerintah

Mengapa pemerintah Indonesia mensubsidi perusahaan sawit triliunan rupiah?

Sejumlah perusahaan sawit berskala besar mendapat subsidi dari pemerintah sebesar triliunan rupiah sebagai timbal balik atas penjualan minyak kelapa sawit untuk campuran solar alias biodiesel. Dan berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terdapat beberapa perusahaan yang memperoleh dana subsidi program biofuel periode Agustus 2015-April 2016. Perusahaan itu adalah PT Wilmar Bionergi Indonesia, PT Wilmar Nabati

Masukanya Kembali RUU sawit di Prolegnas 2018 berpotensi Tidak Memihak Kepetani

Seorang petani sawit saat membawa tandan buah segar (tbs) di desa belutu, kabupaten siak november 2017. Saat ini dari data dirjen perkebunan kementerian pertanain ada sekitar 42% luas areal perkebunan sawit nasional di kelola oleh petani. dengan luasan rata-rata dibawah kurang 25 hektar. Foto oleh sabarudin-SPKS.   DPR kembali memasukkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan

BPDPKS Disinyalir Melanggar UU Perkebunan

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) disinyalir telah menyalahgunakan penggunaan dana pungutan hasil penjualan kelapa sawit yang tidak sesuai peruntukkan. Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengungkapkan mayoritas dana BPDP hanya digunakan untuk subsidi biodiesel. “Pada tahun 2016, BPDPKS menghabiskan Rp10,6 trilliun hanya untuk memberikan subsidi biodiesel. Dana tersebut setara dengan