Latar Belakang Konsep Desa Sawit Berkelanjutan

  1. Hadirnya UU Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) membuka ruang bagi pemerintahan desa untuk mengurus desanya secara berkelanjutan.
  2. Namun, di lain sisi, petani swadata (mandiri) yang adalah bagian dari masyarakat desa ternyata tidak memiliki kelembagaan resmi yang dapat membantu mereka terintegrasi dalam program-program yang ada di desa. Selain itu, mereka juga tidak memiliki kemampuan berkomunikasi secara prosedural dan mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam birokrasi pemerintah desa.
  3. Di sinilah peran penting pemerintah desa untuk menjadi mediator yang menghubungkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat petani terhadap struktur pemerintah di atasnya. Komunikasi ini penting dilakukan agar petani mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan yang dapat membantu pekerjaan mereka sehari-hari.
  4. Di samping itu juga, pemerintah desa sebagaimana terdapat dalam UU Desa, berkewajiban melakukan pemberdayaan dan perlindungan bagi masyarakatnya yang (petani sawit) dengan dana desa dan alokasi dana desa yang di salurkan dari APBD kabupaten dan APBN pusat.
  5. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan musyawarah desa atau perencanaan desa serta menjaga keseimbangan ekologi, lingkungan hidup dan wilayah pangan desa.
  6. Rencana Tata Ruang Desa adalah sangat relevan untuk memproteksi wilayah-wilayah konservasi dan wilayah-wilayah yang mengandung nilai karbon tinggi secara bersama-sama dengan desa lainnya. Rencana Tata Ruang Desa selanjutnya diatur dengan Peraturan Desa.
  7. Dalam konteks rantai pasok, legalitas petani sangat penting. Pemerintah desa dapat berperan sebagai pihak yang membantu koordinasi antara petani dan Dinas Perkebunan, agar petani sawit di desa tersebut bisa mendapatkan STDB dan SPPL.
  8. Dalam konteks akses terhadap keuangan, pemerintah desa juga berperan dalam memfasilitasi dan mendorong kelembagaan desa sebagai sebuah entitas yang berhak untuk mendapatkan akses terhadap keuangan.
  9. Dalam konteks pemecahan konflik sosial seperti tumpang tindih lahan dan proteksi hak-hak masyarakat desa, pemerintahan desa berperan untuk membela harkat dan martabat warga desa. Pemerintah desa sudah semestinya hadir untuk melindungi warganya.
  10. Selanjutnya, pemerintah desa juga dapat membantu penyelesaian konflik kehutanan seperti IP4T dengan cara mendaftarkan warga desa yang berada di dalam kawasan hutan agar dapat bekerjasama dengan IP4T.
    Ide Pembentukan Desa Sawit Lestari.
  11. Mendorong desa-desa sawit mempraktekkan sistem bisnis sawit yang lestari melalui perencanaan desa dan tata ruang desa yang terpadu dengan aksi desa, agar desa dapat berdiri mandiri, sejahtera dan hijau.
  12. Mendorong terbangunnya kelembagaan petani sejati dan terintegrasi dalam sistem desa.
  13. Mendorong peran pemeritahan desa yang hadir melindungi petani dan mewujudkan pembangunan desa hijau.
  14. Mendorong peran-peran pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah kabupaten dan perusahaan sawit sekitarnya untuk mendukung pelaksanaan perencanaan sawit lestari dari desa dan tata kelola perkebunan dan desa yang tepat yang berwawasan lingkungan.

Peran Perusahaan

  1. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
  2. Mendukung perencanaan desa untuk kemajuan komoditi lokal yang ada di desa
  3. Mendukung inisiasi ekonomi desa yang sudah ada.
  4. Mendukung penguatan dan pembangunan kelembagaan ekonomi desa untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan perusahaan.
  5. Mendukung dan terlibat dalam program dan aksi-aksi desa bebas api dan mendukung lingkungan hidup desa
  6. Mendukung dan mempermudah petani di tingkat desa dan kelembagaan desa dalam upaya mendapatkan dukungan dan akses terhadap keuangan

Peran Kabupaten 

  1. Dukungan keuangan (alokasi dana desa dan/atau bantuan desa) yang bersumber dari kabupaten
  2. Mempermudah legalitas bagi petani
  3. Monitoring dan evaluasi
  4. Pemberdayaan petani dan penyediaan sarana produksi pertanian
  5. Ada platform bersama dengan desa-desa lainnya untuk mendukung kabupaten hijau
    Peran SPKS dan FPPD
  6. Pendampingan
  7. Pemetaan
  8. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa
  9. Monitoring dan evaluasi dan supervisi
  10. Menyediakan modul-modul pelatihan
  11. Memfasilitas komunikasi antara desa, desa dengan perusahaan, desa dengan kabupaten dan hingga pusat.
  12. Membangun strategi bersama lintas kementrian terkait

http://www.spks.or.id/wp-content/uploads/2017/09/LEMBAR-FAKTA-TATA-KELOLA-DESA-UNTUK-MEMBANGUN-DESA-SAWIT-BERKELANJUTAN.pdf