Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten dengan jumlah perkebunan sawit rakyat terbesar di Provinsi Riau, dari data Direktorat Jendral Perkebunan pada tahun 2018 ada sekitar 93.745 ha perkebunan sawit rakyat dari total luas perkebunan sawit rakyat sebesar 1.529.012 untuk Provinsi Riau, sementara jumlah petani sawitnya yang mengelola perkebunan sawit rakyat tersebut sebesar 77.077 petani. Sedangkan menurut Data Dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Rokan Hulu total luas perkebunan sawit seluas 553.000 Hektar denga 46 Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Hal ini tentu menjadi salah satu komoditas yang strategis bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya, bahkan perkebunan sawit secara umum saat ini telah menjadi faktor kunci pertumbuhan ekonomi terbesar ke-2 sekitar 5,56 persen pertahun se provinsi riau.

Pada sisi yang lain saat ini perkebunan sawit rakyat di Kabupaten Rokan Hulu memiliki banyak tantangan, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Rokan Hulu pada tahun 2016 melakukan asesment dengan tujuan untuk “Meningkatkan kapasitas petani kecil dan mendorong petani untuk mengikuti praktik minyak sawit berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu”, menemukan beberapa tantangan yang dihadapi oleh petani sawit, diantaranya :

  1. Pemahaman terkait dengan praktek terbaik (GAP) budidaya perkebunan yang masih rendah menyebabkan produktifitas TBS petani yang rendah,
  2. Banyak petani yang tidak memiliki kelembagaan (gapoktan, koperasi dll), pada lokasi asesment hanya 39 % petani yang dapat secara lansung menjual TBS ke Pabrik, sementara 61 % petani masih menjual TBS kepada perantara didesa hal ini menyebabkan harga diterima petani rendah dibandingkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah,
  3. Banyak kebun petani sawit yang lahan tumpang tindih dengan lahan kawasan hutan seperti kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) hal ini akan menyulitkan petani masuk dalam sisitim sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dari pemerintah,
  4. Sebagian besar lahan kebun petani tidak memiliki sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan hanya dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh pemerintah desa hal ini akan menyulitkan petani untuk mendaptkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB),
  5. Lemahnya pengetahuan petani tentang HCV (High Conservation Values) atau Nilai Konservasi Tinggi yang saat ini menjadi isu di internasional.

Berdasarkan kondisi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan memiliki visi dan keinginan yang kuat agar tantangan yang ada bisa diselesaikan dengan baik, salah satu keinginan yang besar Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk menyelesaikan tantangan tersebut melalui kerja bersama multistakeholders yang terdiri dari pemerintah daerah, sektor swasta/perusahaan kelapa sawit (PKS), Kelembagaan petani kelapa sawit (Kelompok tani, gapoktan, koperasi), asosiasi petani kelapa sawit (SPKS, ASPEKPIR, APKASINDO, SAMADE), Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), dan Lembaga Non Pemerintah (NGOs). Melalui kerja bersama ini diharapkan masing-masing stakeholders bisa mendukung dan bekerja pada wilayah masing-masing sehingga diharapkan akan terwujud industri kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu yang lebih berkelanjutan dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pertemuan Forum Multistakeholders Kabupaten Rokan Hulu mendukung pemerintah daerah bertujuan antara lain :

  1. Sebagai forum bersama untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyelesaikan permasalah petani kelapa sawit serta untuk memikirkan bersama-sama arah pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan di kabupaten rokan hulu.
  2. Untuk melakukan identifikasi awal pada Stakeholders sawit di Kabupaten Rokan Hulu apa yang sudah dilakukan dan belum agar menjadi dasar kerja bersama-sama dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
  3. Sebagai forum untuk diskusi kerja bersama baik antara pemerintah daerah maupun sesama mitra diluar pemerintah daerah.
  4. Sebagai forum bersama untuk membicarkan dan mendorong kerangka kebijakan dan peraturan ke pemerintah yang dibutuhkan petani sawit.

Pertemuan Forum MultiStakeholders Kabupaten Rokan Hulu ini akan dilaksanakan di Rokan Hulu tepatnya di Kota Pasir Pengaraian, pada tanggal 23 Desember 2019.

 

Informasi lebih lanjut silakan menghubungi:

Sekretaris SPKS

Perumahan Bogor Baru Blok A5 No.17, Kota Bogor – Jawa Barat

Telp: 0251-8571263

Email:[email protected]

Website: www.spks.or.id