InfoSAWIT, JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyambut baik pesan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam acara pembukaan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2018 & 2019 Price Outlook, Nusa Dua, Bali, Senin (29/10/2018).

Pihak SPKS menilai, dalam pidato tersebut terdapat beberapa pesan yang disampaikan untuk industry kelapa sawit Indonesia antara lain adalah terkait dengan peningkatan produktivitas perkebunan, penyelesaian prosedur yang berbelit-belit bagi petani ketika mengajukan peremajaan sawit, lantas terkait dengan harga sawit yang rendah yang diterima petani dan penyelesaian proses sertifikat lahan petani sawit.

Dikatakan Sabarudin, dari SPKS, semua pihak harus mendorong perkebunan berkelanjutan dengan cara peningkatan produktivitas ketimbang buka lahan sawit. “Dari pernyataan Bapak Presiden ini, memang sangat relefan dengan situasi saat ini, dimana sawit Indonesia sudah over produksi atau dengan kata lain, produksi meningkat tapi permintaan berkurang belum lagi harga CPO yang fluktuatif, sehingga butuh pembenahan dengan cara perbaikan tata kelola dalam negri yang lebih baik,” katanya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Selasa (30/10/2018).

Lebih lanjut tutur Sabarudin, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk secepatnya menyederhanakan proses pengajuan peremajaan sawit dengan prosedur yang lebih mudah.

Lantaran selama ini prses pendaftaran peremajaan sawit rakyat sangat panjang. Belum lagi petani harus memenuhi sekitar belasan administrasi yang sulit dipenuhi. “Dalam pidatonya, Presiden telah sampaikan agar itu disederhanakan, yang terpenting adalah akuntabilitasnya atau bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Sejatinya kata pihak SPKS, pesan yang disampaikan oleh Presiden tersebut di arahkan bagi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan Kementerian Pertanian. Kata Sabarudin, pihaknya menginginkan agar BPDP-KS utamanya untuk urusan peremajaan dan pemberdayaan petani diserahkan kepada Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jendral Perkebunan.
“Karena yang mengerti sawit adalah Kementan dan mereka memiliki akses kepada dinas perkebunan provinsi dan kabupaten kota. Meletakkan urusan sawit rakyat kepada BPDP-KS akan membuat perkebunan rakyat jadi mandul,” tandas dia. (T2)

Sumber : https://www.infosawit.com/news/8466/spks–butuh-recana-aksi-tingkatkan-produktivitas-sawit-swadaya