Sekadau (Suara Kalbar) – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta presiden Joko Widodo, untuk menghentikan lungutan CPO oleh BPDP yang masih berlanjut ditengah harga CPO yang lesu seperti saat ini.

Ketua SPKS Nasional Mansuetus Darto melalui siaran persnya yang diterima suarakalbar .co.id Selasa (23/10) malam, meminta agar Presiden Joko Widodo mencabut PP No 24 yang mengatur tentang Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang memjadi pemicu turunnya harga TBS petani sawit.

Baca Juga : Harga TBS sawit di petani Masih Rendah Bila Dibandingkan Dengan Harga TBS di Malaysia

“Saat ini petani sawit sedang menghadapi situasi sulit, dimana banyak pabrik tidak lagi mau membeli TBS petani karena harga CPO yang terus turun,”kata Darto.

Saat ini pengusaha enggan menjual CPO nya, hingga menunggu harga bagus. Hal ini diperparah dengan adanya kutipan dari BPDP sebesar 50 USD/ton CPO.

Bulan ini prediksi harga CPO berada di kisaran 560 USD. Dengan pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan sebesar 50 USD,maka harga CPO lokal akan turun dan akan berdampak pada turunnya harga TBS petani.

“Harga sawit saat ini berkisar Rp. 700-900 /kg di tingkat petani.kenaikan ini lebih disebabkan oleh dampak naiknya nilai tukar dollar. Jika tidak, maka harga sawit petani bisa kurang dari Rp. 500,”beber Darto.

Baca Juga : Harga Sawit Rendah, Petani Dipersulit Pungutan Biodisel

Ketua SPKS Sekadau Bernadus Mohtar,mengatakan saat petani di kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat bahkan enggan melakukan panen karena pabrik tidak mau membeli dengan alasan tengki CPO sudah penuh.

“Untuk saat ini salah satu PKS, memberikan batas maksimal pengirimam TBS ke Pabrik, dan bahkan untuk beberapa hari kedepan PKS sama sekali tidak menerima TBS,”jelas Mohtar.

Rendahnya harga CPO saat ini seiring dengan turunnya harga minyak dunia dan harga komoditas lainnya. Tetapi permintaan CPO Indonesia di tingkat global masih tetap stabil hanya saja harganya rendah.

Upaya pemerintah untuk membuat pasar dalam negri melalui pengembangan B20 tidak memberi dampak yang signifikan untuk menggenjot harga sawit.Karena itu, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta agar dana yang telah di kutip dari pajak eksport tersebut harus di kembalikan ke petani yang jika di kalkulasikan sampai saat ini sudah mencapai sekitar Rp. 20 triliun .

Baca Juga : SPKS Sebut, Pungutan Sawit Membuat Harga TBS Melorot Rendah

“Karena itu, SPKS meminta agar Kutipan dana oleh BPDP supaya segera dihentikan ketika harga CPO rendah,sepertia saat ini, karena akan membuat krisis di desa-desa kebun dan roda ekonomi petani lumpuh,”desaknya.

Oleh karena itu SPKS meminta Presiden mencabut PP No 24 yang mengatur kutipan tersebut, karena peraturan itu menyiratkan bahwa petani memberikan subsidi untuk industri hilir sebesar 125-150 rupiah/kg TBS petani.

Sumber : http://www.suarakalbar.co.id/2018/10/petani-desak-presiden-jokowi-atasi.html?m=1