Pelatihan petani Sawit Swadaya di kabupaten Sanggau, bersama Pelatiha Sawit Lestari yang dibentuk SPKS

“Perlindungan dan pemberdayaan petani, salah satu kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan kepada petani sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”, salah satunya adalah penguatan kelompok tani.

Bogor – Dorongan untuk mengembangkan kelompok tani di Indonesia telah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda. Upaya tersebut kemudian semakin intensif sejak hadirnya program bimbingan Massal (Bimas) tahun 1968 dan intensifikasi khusus (insus) tahun 1979, Supra Insus tahun 1986/87,hingga pada masa orde baru peran kelompok tani semakin signifikan. Pembentukannya pun cenderung ‘menjadi’ keharusan, bukan kebutuhan (Hermanto, Swastika, 2011).

Menyadari besarnya peran kelembagaan petani, tak sedikit kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah. Misalnya, Peraturan Menteri No. 67/Permentan/SM.05/12/2016 tentang pembinaan kelembagaan petani. Melalui peraturan tersebut,  penguatan maupun pemberdayaan kelompok petani diharapkan dapat berjalan dan tumbuh dengan baik.

Dalam permentan tersebut, pasal 3 ayat (b) menjabarkan salah satu instrumen pembinaan kelembagaan petani terdiri dari sistem kerja latihan, kunjungan, dan supervisi atau sistem kerja Laku Susi. Ketiga poin dalam sistem inilah yang perlu diterapkan pada saat melakukan pembinaan kelembagaan petani dilapangan.

Sistem LAKU SUSI adalah pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh yang ditindaklanjuti dengan kunjungan berupa pendampingan kepada petani/poktan secara terjadwal dan didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior serta ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan. Latihan adalah kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan, baik berupa teori maupun praktek dari fasilitator kepada penyuluh pertanian melalui metode partisipatif untuk meningkatkan kemampuan mendampingi dan membimbing Poktan.

Kunjungan adalah kegiatan pendampingan dan bimbingan penyuluh pertanian kepada petanian secara personal dan dalam kelembagaan petani (kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelembagaan ekonomi petani). Sementara supervisi lebih kepada kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan kelembagaan petani agar sesuai dengan rencanan dan sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di lapangan.

Mengacu pada Permen tersebut, tujuan dari LAKU SUSI antara lain memberikan acuan bagi penyelenggara penyuluhan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan LAKU SUSI di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa/Kelurahan, menetapkan procedure operasional pelaksanaan sistem kerja LAKU SUSI serta guna meningkatkan kinerja Penyuluh Pertanian untuk melakukan pengawalan dan pendampingan. Sasaran dari sistem ini meliputi penyuluh pertanian dan penyelenggara penyuluhan dan pemangku kepentingan yang di atas. Ruang lingkupnya meliputi; kebijakan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, pelaksanaan LAKU SUSI, monitoring, evaluate dan pelaporan, dan pendanaan.

Namun faktanya, sistem tersebut belum terlaksana dengan baik. Pelatihan, kunjungan maupun supervisi pun tak kunjung datang di lingkugan petani. Kelembagaan petani pun terbentuk lebih bersifat top down. Kelembagaan terbentuk secara instan dan cenderung di jadikan “wadah” bagi para free rider individu maupun pemerintah yang “opportunist” dalam melihat distribusi bantuan yang ada. Kelembagaan petani pun belum dilihat sebagai institusi yang dapat memaksimalkan pengembangan potensi yang ada di level desa. Parahnya pembentukan kelembagaan tersebut pun tanpa diawali adanya sistem sebagaiamana di amanatkan oleh Permentan No.67 Tahun 2016.

Studi Kasus di Siak

Desa Belutu dan Desa Pencing Bekulo merupakan desa yang sama-sama telah memiliki kelompok tani. Namun sayangnya, kedua kelompok yang ada di desa-desa tersebut tidak berjalan secara efektif.

Kelompok petani di bentuk hanya sebagai formalitas guna memuluskan perolehan bantuan subsidi dari Pemerintah Kabupaten maupun provinsi. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan “matinya” struktur yang ada di dalam kelompok tersebut. Pengurus tidak aktif, keberadaan dan nama anggota tidak di ketahui rimbanya serta tidak adanya program yang berjalan sejak dibentuknya kelompok tersebut.

Penutup

Meskipun telah banyak upaya pembentukan dan penguatan kelembagaan petani, namun tidak sedikit data yang menunjukkan kinerja dari lembaga tersebut belum lah maksimal. Hal ini dikarenakan dalam proses pembentukan maupun penguatan tidak mengacu pada apa yang telah diamanatkan baik oleh Undang-Undang, Permentan maupun kondisi/karakter real petani yang ada.

Oleh karena itu, kedepannya pendampingan maupun penguatan kelembagaan perlu mengadopsi, mengimplementasikan dan membumikan sistem LAKU SUSI. Melalui sistem tersebut, pemerintah yang dibantu oleh para penyuluh terbantukan dalam merekam setiap perkembangan yang ada. Sistem ini juga memudahkan penyuluh dalam hal mengevalusi kegiatan pendampingan dilapangan. Tidak hanya itu, kelembagaan petani pun terbantu dalam mengoreksi setiap aspek yang perlu untuk di tingkatkan dilingkungan mereka.

Sudah sepatutnya pembinaan kelembagaan petani dilakukan secara intensif, fokus dan berkesinambungan. Mengingat kelembagaan petani yang kuat tidak mungkin tercipta dari proces yang instan, lack of trust, terlebih tidak partisipatif atau top down semata.

Penulis : Dian Mayasari (Departemen Komunikasi SPKS)