Kebijakan Uni Eropa (UE) terkait pelarangan sawit sebagai bahan baku biofuel membuat pemerintah berencana menggugat kebijakan tersebut ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Salah satu alasan pemerintah memprotes kebijakan UE itu untuk melindungi para petani sawit.

Menanggapi hal itu, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah tidak hanya memakai isu nasib petani sawit sebagai dalih untuk memprotes kebijakan Uni Eropa.

Ketua Departemen Advokasi SPKS Marselinus Andri menilai pemerintah belum merealisasikan janji untuk menyejahterakan dan memberdayakan petani sawit.

Ia mencontohkan ketentuan soal kewajiban pengusaha untuk menyediakan 20 persen lahan sawit untuk dikelola oleh petani melalui skema kemitraan belum membawa dampak positif.

“Saya memaklumi argumentasi pemerintah itu menghadapi isu-isu di luar. Tapi dari perspektif kami jangan hanya sebatas komitmen. Perbaiki di lapangan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Menurut Andri, hingga saat ini petani sawit jarang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dari negara. Sekali pun ada program untuk itu, namun acapkali tanggung jawabnya diserahkan kepada perusahaan seperti pelaksanaan skema kemitraan dalam pengelolaan kebun sawit plasma.

Padahal, masih katanya, banyak perusahaan tidak menunaikan kewajibannya sesuai dengan aturan. Imbas dari masalah itu, saat ini jarang ada transfer teknologi, kemampuan menanam, hingga pendidikan bagi petani sawit.

“Di lapangan tidak terjadi pemberdayaan dan perlindungan petani,” ucap Andri.

Ia menambahkan, “Pernyataan itu harus ditujukan ke luar. Jangan hanya defense, kasih contoh yang praktiknya bagus seperti apa. Itu yang saya pikir dibutuhkan Uni Eropa.”

Kendati demikian, ia membenarkan sektor perkebunan sawit ini masih menjadi tumpuan hidup bagi banyak petani. Andri menambahkan banyak petani juga kerap mengalami kerugian saat harga sawit merosot.

Sumber : akurat.co/id