Jakarta – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bertemu dengan Menteri Luhut Binsar Panjaitan  (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman) (24/7/2018). Pertemuan ini di gagas guna memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan beberapa kondisi dan fakta petani sawit swadaya di indonesia.

Beberapa masuka SPKS adalah :

  1. SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) berdiri pada tahun 2006 dan saat ini memiliki keanggotaan sebanyak 52.000 petani kelapa sawit di 6 Provinsi di Indonesia.
  2. Peran SPKS bagi sawit Indonesia;
  • Memperbanyak best practise di perkebunan sawit khususnya di level petani.
  • Peningkatan SDM petani di bidang perkebunan dan pengenalan standar-standar sawit berkelanjutan bagi petani.
  • Fasilitasi akses petani kepada lembaga-lembaga keuangan, lembaga pemerintah, dan Perusahaan.
  • Penguatan koperasi-koperasi perkebunan rakyat.
  • Database petani kelapa sawit
  1. Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada bagi petani yang mengelola sawit secara lestari :
  • Tersedia Insentif untuk petani kelapa sawit yang mengelola kelapa sawit secara berkelanjutan.
  • Kelapa sawit sebagai sebuah produk yang berorientasi pasar, maka dibutuhkan peran dan konsistensi secara terus menerus dari petani kelapa sawit; patuh pada legalitas, tidak membakar, tidak mengalihfungsi kawasan hutan, menggunakan lahan yang resmi, serta mampu meningkatkan produktivitas-nya.
  1. Diperlukan peran aktif pemerintah dalam Peningkatan ekonomi petani adalah
  • Melakukan Proteksi terhadap petani akibat gejolak harga TBS dengan menetapkan standar minimum harga TBS yang dibeli oleh pabrik ketika terjadi gejolak harga. Contoh Harga TBS saat ini (periode Juli 2018), sebesar Rp. 800-1060. Karena itu pemerintah perlu melakukan stabilisasi harga pembelian buah sawit dari petani untuk mencegah gejolak ekonomi petani akibat krisis.
  • Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka diharapkan pemerintah dapat melakukan beberapa hal yakni pertama Mencegah terjadinya over produksi yang berlebihan di masa mendatang, dengan cara tidak ada ijin-ijin baru untuk pembukaan kelapa sawit. Kedua Mencari cara yang tepat untuk petani-petani yang dalam areal gambut untuk mengelola komoditas unggulan lain-nya. Harga yang rendah, sangat tidak menguntungkan bagi mereka.
  1. Masalah petani dalam kawasan hutan perlu ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini, tidak sekedar membuat aturan tetapi pemerintah perlu memperhatikan beberapa aspek :
  • Definisi petani kelapa sawit harus jelas agar penyelesaian-nya tepat sasaran bagi petani-petani kecil. Rekomendasi SPKS; petani yang mengelola kurang lebih 4 ha di dalam kawasan hutan dapat dibebaskan.
  • Karena itu, perlu di identifikasi benar-benar oleh kementerian terkait dengan cara melakukan pemetaan petani.
  • Melihat petani dan komoditasnya, saling ketergantungan untuk benar-benar kebutuhan ekonomi keluarga. 
  1. Terkait dengan Penggunaan dana Badan Pengelolaan Dana Perkebunan harus memperhatikan point – point ini :
  • Dana ini harus dapat di akses dengan mudah oleh petani dengan tidak menggunakan prosedure yang berbelit-belit untuk peningkatan produksi petani, peremajaan sawit dan pengelolaan secara berkelanjutan.
  • Penggunaan dana perkebunan ini untuk petani sebaiknya digunakan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan petani kelapa sawit bukan untuk Industri besar ;
  • Peningkatan SDM Petani Kelapa Sawit
  • Pembangunan sarana prasarana perkebunan.
  • Peremajaan sawit
  • Legalitas dan pemetaan petani.
  • Sertifikasi ISPO dan insentif bagi petani yang memperoleh ISPO
  • Insentif untuk petani atau insentif untuk kabupaten.
  1. Terkait dengan Diplomasi kelapa sawit Indonesia kepada dunia pemerintah perlu memasukan beberapa point :
  • Relevansi diplomasi sawit Indonesia dan petani sangat erat dan memiliki pengaruh bagi kehidupan ekonomi petani. Diplomasi yang salah, berakibat fatal bagi petani.
  • Memperbanyak contoh-contoh terbaik yang dilakukan oleh petani dan perusahaan dalam mengelola kelapa sawit berkelanjutan (ramah sosial dan lingkungan/ konservasi/ restorasi).
  • Team diplomasi harus terbuka yang merangkum multipihak.
  • Standar ISPO harus lebih baik dari standar-standar lain-nya
  • Perbaikan regulasi di sektor perkebunan dan insentif bagi kabupaten dan petani yang membangun secara lestari.
  • Menyusun roadmap petani kelapa sawit untuk mandiri, sejahtera dan berkelanjutan di Indonesia.

Kontak Informasi :

[email protected]