JAKARTA (Lampost.co) — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengajak seluruh pemangku kebijakan serius merumuskan kebijakan-kebijakan yang memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk para petani serta berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi. “Karena deforestasi justru bertentangan dengan komitmen moratorium sawit yang disampaikan Presiden Jokowi,” kata Ketua SPKS, Mansuetus Darto, dalam acara Rembuk Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia: Bergotong-royong
Jakarta, — Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit menjadi angin segar bagi petani sawit mandiri di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya, betapa tidak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Moratorium sawit tersebut akan dilakukan
JAKARTA – Pemerintah sangat mendukung ‘Rembug Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit’ dan memberikan arahan agar serikat petani sawit bekerja bersama untuk membantu pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perkebunan sawit dengan menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) sehingga bisa berkelanjutan serta meningkat produktifitasnya. Pernyataan itu disampaikan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho saat membuka mendukung rembug
Puluhan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) pagi ini berkumpul di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta. Mereka membahas terkait moratorium izin kebun kelapa sawit. Dalam acara tersebut, hadir Ketua Umum SPKS Mansuetus Darto, Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Bambang, dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Dono Boestami. Darto mengatakan pada dasarnya pihaknya
InfoSAWIT, NUSA DUA – Diakui atau tidak sektor perkebunan kelapa sawit berpotensi mampu memenuhi Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan (Sosial Develpomnet Goals/SDGs). Namun demikian untuk bisa memenuhi tujuan tersebut ada 4 hal yang harus dilakukan. Kata Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, keempat hal itu yakni, pertama, memastikan kepemilikan hak atas lahan, utamanya untuk lahan
InfoSAWIT, JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyambut baik pesan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam acara pembukaan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2018 & 2019 Price Outlook, Nusa Dua, Bali, Senin (29/10/2018). Pihak SPKS menilai, dalam pidato tersebut terdapat beberapa pesan yang disampaikan untuk industry kelapa sawit Indonesia antara lain adalah terkait dengan
Pungutan ekspor juga akan berdampak pada turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) petani. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta Presiden Joko Widodo untuk menyetop pungutan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) melalui pencabutan aturan mengenai pungutan tersebut. Hal itu diusulkan karena pelemahan harga jual CPO dunia yang turut berimbas pada berkurangnya permintaan sawit petani. Ketua Umum
Nasib Petani Kelapa Sawit terancam dengan turunya atau nyungsepnya harga Tandan Buah Segar (TBS). Perwakilan Petani Kelapa Sawit Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Yustus Laud mengungkapkan, saat ini harga TBS petani tinggal 700-800 per kilogram. Selain harga yang menurun, lanjut dia, petani juga sangat kesulitan menjual TBS. “Karena beberapa Pabrik Kelapa Sawit tidak lagi menerima buah
Sekadau (Suara Kalbar) – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta presiden Joko Widodo, untuk menghentikan lungutan CPO oleh BPDP yang masih berlanjut ditengah harga CPO yang lesu seperti saat ini. Ketua SPKS Nasional Mansuetus Darto melalui siaran persnya yang diterima suarakalbar .co.id Selasa (23/10) malam, meminta agar Presiden Joko Widodo mencabut PP No 24 yang
Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) memperkirakan akan lebih banyak lahan perkebunan kelapa sawit milik korporasi yang terkena evaluasi oleh pemerintah. Ketua SPKS Mansuetus Darto mengatakan dalam sepengetahuannya, dari lahan perkebunan sawit seluas 2,3 juta hektare (ha) yang akan dievalusi oleh pemerintah belum ada yang teridentifikasi milik petani swadaya. Pasalnya, selama ini tidak
InfoSAWIT SANGGAU – Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, pemerintah kini mulai melakukan pembenahan perijinan untuk sektor perkebunan, disambut baik petani kelapa sawit swadaya yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) di Kabupaten Sanggau. Baca Juga : Petani Sawit Memilih
Petani Kelapa Sawit mengeluhkan harga sawit yang rendah. Petani menerima harga tanda buah segar (TBS) jauh dibawah harga yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, persoalan rendahnya harga itu akan dibawa pada Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia, yang dijadwalkan 28-30 Oktober 2018 di Jakarta. Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit Kabupaten Sanggau, Darius menuturkan, harga sawit