Asosiasi Petani Sawit Swadaya Tambusai Sejahtera yang berada di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang beranggotakan Petani dari 4 Desa yaitu Desa Tambusai Barat, Desa Batas, Desa Sungai Kumango dan Desa Talikumain siap diajukan untuk memenuhi sertifikasi RSPO. Asosiasi ini merupakan dampingan dan binaan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dimana telah didampingi dari tahun 2017
Sanggau – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, bertemu langsung dengan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan pada pertemuan ini dibahas terkait kesepahaman bersama pendampingan petani sawit, untuk peningkatan kapasitas budidaya sawit berkelanjutan dan pendampingan program peremajaan sawit rakayat (PSR). Dengan adanya kesepahan bersama ini diharapkan : pertama, sebagai landasan bersama antara Pemerintah Daerah
Pekanbaru – Pemberdayaan masyarakat di sektor perkebunan dapat menjadi solusi mengurangi kemiskinan di sektor. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, upaya mengurangi kemiskinan di sektor perkebunan memerlukan pendekatan struktural. “Tidak cukup dengan membentuk Dinas Perkebunan, tapi perlu adanya upaya struktural untuk mengurai persoalan kemiskinan itu. Salah satunya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat,” katanya singkat
Empat tahun sudah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dibentuk. Sekitar Rp43 triliun telah dikumpulkan BPDPKS melalui potongan penjualan ekspor crude palm oil (CPO). Sayang, penggunaan sebagian dana dari pungutan yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan petani diklaim tak sepenuhnya terpenuhi. Dana pungutan diduga lebih banyak lari untuk memenuhi insentif mandatori biodiesel. “Kami mengapresiasi inisiatif
Bisnis.com, JAKARTA – Silang pendapat soal kebermanfaatan pungutan ekspor bagi keberlangsungan industri sawit kembali mengemuka di tengah harga yang rendah di pasar global. Dana pungutan ekspor dinilai lebih banyak mengalir untuk pemenuhan insentif mandatori biodiesel. Sekelompok petani yang tergabung dalam Jaringan Organisasi Petani Sawit Indonesia dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis pada Jumat (28/6/2019) mengemukakan
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Jaringan Organisasi Petani Sawit Indonesia yang terdiri dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (AspekPIR) dan Lembaga Sawitku Masa Depanku (Samade) menilai alokasi penggunaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Kelapa Sawit) selama ini alokasinya salah kaprah
Jakarta – Penerapan Pungutan Dana Sawit kembali menurunkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di kalangan petani sawit.Padahal sebelumnya, menurut Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto, pencabutan pungutan sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) terhadap Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian sudah sejalan dengan
Belanda – Dalam pertemuan rutin Forum Deklarasi Amsterdam, merupakan salah satu wadah pembeli sawit yang komit dalam pembelian minyak sawit berkelanjutan, petani kelapa sawit yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), meminta dan merekomendasikan kepada anggota Forum mengenai lima hal, pertama, banyak inisiatif yang selama ini melibatkan pembeli sawit/bayers masih bekerja pada level treceability
Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Jambi mengalami penurunan dalam seminggu terakhir. Data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Bungo untuk periode 10-16 Mei 2019 menunjukkan adanya penurunan harga TBS. Pada periode 10-16 Mei 2019, harga TBS sawit untuk usia 3 tahun sebesar Rp 1.049,69, 4 tahun Rp 1.112,67,
Jakarta – Dalam upaya Menanggapi beberapa kritikan masyarakat terkait belum sinkronnya data perkebunan sawit di Indonesia, saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan satu data kelapa sawit indonesia. Menurut Irmiyati Rahmi Nurbahar Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian saat ini sedang dilakukan sinkronisasi untuk memperoleh satu data secara nasional dengan metodologi yang disepakati.
JAKARTA – Menanggapi beberapa kritikan masyarakat terkait belum sinkronnya data perkebunan sawit di Indonesia, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Irmiyati Rahmi Nurbahar menyatakan saat ini sedang dilakukan sinkronisasi untuk memperoleh satu data secara nasional dengan metodologi yang disepakati. Kementan Bersama Badan Informasi Geospasial (BIG),
Jakarta – Sebagai negara produsen terbesar minyak sawit dunia, utamanya minyak sawit berkelanjutan yang berlandaskan prinsip dan kriteria berkelanjutan universal, Indonesia memiliki kontibusi besar bagi pembangunan berkelanjutan di dunia. Seiring berjalannya waktu, minyak sawit tak hanya mampu mengembangkan mata rantai bisnisnya semata, namun keberadaan industri minyak sawit, menjadi bagian pula dari pembangunan nasional yang berkelanjutan