Jakarta – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendukung program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari pemerintah, dimana program ini didukung pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dimana petani akan diberikan dana sebasar Rp 25 juta per hektare (Ha). Target pemerintah dalam menerapkan program ini tahun 2017 menetapkan seluas 20.000 Ha, lantas di tahun
Jakarta, Kemenko Prekonomian – Sektor kelapa sawit telah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Seminar bertajuk Menciptakan Industri Sawit yang Berkelanjutan, Rabu (31/7), di Jakarta. Data mencatat, total nilai ekspor produk sawit pada 2018 sebesar USD 17,89 miliar dan berkontribusi hingga 3,5% terhadap Produk Domestik
Jakarta, Info Sawit – Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto mencatat, pengembangan petani kelapa sawit swadaya masih belum tersentuh pemerintah, padahal jumlah petani sawit swadaya di Indonesia cukup banyak. Darto mengakui, sampai saat ini kemunculan kebijakan yang berpotensi bisa membantu pengembangan petani kelapa sawit swadaya masih belum maksimal, seperti Inpres No. 8 tahun
Pemerintah memutuskan untuk menunda pungutan terhadap minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Hal ini telah mempertimbangkan berbagai aspek yang dibahas dalam Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Selasa (24/9). Pada awalnya, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 81/PMK.05/2018
JOGJA- Ekspansi sawit di Indonesia, berjalan beriringan dengan kolonialisme Belanda dan dibudidayakan secara komersil pada 1911 yang dimulai dari Sumatra Timur. Saat ini, kelapa sawit telah berjejer seperti pulau dari Sabang hingga Merauke. Usia perkebunan sawit saat ini, sudah mencapai 108 tahun dengan total luas mencapai 14,3 juta ha. Namun nasib petani kelapa sawit masih
YOGYA – Petani kelapa sawit yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyebut nasib mereka masih sangat memprihatinkan kendati banyak aturan yang dibuat oleh pemerintah. SPKS menekankan kepada pemerintahan untuk mengambil kebijakan yang jelas terkait dengan penguatan kesejahteraan petani sawit yang sampai dengan saat ini, terus menjadi korban kebijakan pemerintah yang salah sasaran dan
YOGYAKARTA – Ekspansi sawit di Indonesia, berjalan beriringan dengan kolonialisme Belanda dan dibudidayakan secara komersil tahun 1911 yang dimulai dari Sumatra Timur. Saat ini, kelapa sawit telah berjejer seperti pulau dari Sabang hingga Merauke. Usia perkebunan sawit saat ini, sudah mencapai 108 tahun dengan total luas mencapai 14,3 juta ha. Namun nasib petani kelapa sawit
Asosiasi Petani Sawit Swadaya Tambusai Sejahtera yang berada di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang beranggotakan Petani dari 4 Desa yaitu Desa Tambusai Barat, Desa Batas, Desa Sungai Kumango dan Desa Talikumain siap diajukan untuk memenuhi sertifikasi RSPO. Asosiasi ini merupakan dampingan dan binaan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dimana telah didampingi dari tahun 2017
Sanggau – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, bertemu langsung dengan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan pada pertemuan ini dibahas terkait kesepahaman bersama pendampingan petani sawit, untuk peningkatan kapasitas budidaya sawit berkelanjutan dan pendampingan program peremajaan sawit rakayat (PSR). Dengan adanya kesepahan bersama ini diharapkan : pertama, sebagai landasan bersama antara Pemerintah Daerah
Pekanbaru – Pemberdayaan masyarakat di sektor perkebunan dapat menjadi solusi mengurangi kemiskinan di sektor. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, upaya mengurangi kemiskinan di sektor perkebunan memerlukan pendekatan struktural. “Tidak cukup dengan membentuk Dinas Perkebunan, tapi perlu adanya upaya struktural untuk mengurai persoalan kemiskinan itu. Salah satunya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat,” katanya singkat
Empat tahun sudah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dibentuk. Sekitar Rp43 triliun telah dikumpulkan BPDPKS melalui potongan penjualan ekspor crude palm oil (CPO). Sayang, penggunaan sebagian dana dari pungutan yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan petani diklaim tak sepenuhnya terpenuhi. Dana pungutan diduga lebih banyak lari untuk memenuhi insentif mandatori biodiesel. “Kami mengapresiasi inisiatif
Bisnis.com, JAKARTA – Silang pendapat soal kebermanfaatan pungutan ekspor bagi keberlangsungan industri sawit kembali mengemuka di tengah harga yang rendah di pasar global. Dana pungutan ekspor dinilai lebih banyak mengalir untuk pemenuhan insentif mandatori biodiesel. Sekelompok petani yang tergabung dalam Jaringan Organisasi Petani Sawit Indonesia dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis pada Jumat (28/6/2019) mengemukakan