Workshop Penumbuhan Kelembagaan Pekebun Mandiri Untuk Dapat Mengefektifkan Praktek GAP Dan Berkelanjutan di Level Pekebun Mandiri di Kabupaten Siak, Riau.

Bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Siak melalui penyuluh perkebunan, Pemerintah Desa, dan kelompok-kelompok tani sawit, SPKS mengadakan Workshop Penumbuhan Kelembagaan Pekebun Mandiri. Workshop akan melibatkan pekebun sawit swadaya di dua desa, Desa Pencing Bekulo dan Desa Belutu Kecamatan Kandis Kab. Siak. Workshop Kelembagaan ini akan dilaksanakan pada tanggal 18-19 April 2018 bertempat di Aula Desa Belutu

SPKS Inisiasi Platform Bersama Pemerintah Kabupaten Sintang

Upaya Tingkatkan Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sintang merupakan salah satu Daerah Tingkat Dua di provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah sebesar 21.635 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 365.058 jiwa. Bagi pemerintah kabupaten Sintang, perkebunan kelapa sawit menjadi komoditas strategis dalam pembangunan daerah, konditi ini dapat dilihat pada besarnya sumbangan sektor perkebunan kelapa sawit dalam

Sulit Terapkan ISPO kalau tidak ada Kelembagaan Petani. BUMDES bisa jadi alternatif

ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) wajib untuk petani. Prinsip legalitas, transparansi, bebas konflik, penggunaan praktek terbaik di kebun sawit wajib diterapkan di kebun petani. Lalu, masalahnya apa?  begitu banyak tantangan untuk menerapkan ISPO di petani. Selain aspek legalitas, bebas konflik dan praktek terbaik juga petani harus terkelola dalam satu kelembagaan baik melalui gapoktan, Bumdes, Kelompok

SPKS Dorong Kemitraan Yang Fair

JAKARTA – Konsep pola kerjasama kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia, selain terdapat keberhasilan, juga masih ditemukan koperasi atau petani kelapa sawit yang terlibat konflik dan masalah dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan perusahaan perkebunan oleh SPKS di lapangan. Dalam penelitian SPKS dan IHCS tahun 2016, menunjukkan bahwa petani pekebun swadaya atau mandiri muncul sebagai

Ini SOP Perkebunan Sawit Rakyat Bebas Deforestasi

JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Greenpeace meluncurkan sebuah panduan untuk pengelolaan perkebunan rakyat bebas deforestasi. Peluncuran panduan dilakukan pada Selasa, di Jakarta. “Peluncuran panduan atau SOP ini adalah bertujuan untuk menyediakan panduan untuk petani mandiri agar dapat mengidentifikasi area konservasi dan lahan budidaya, sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya”, ujar Ketua

SPKS Nasional Gelar FGD GRK di Kopbun SHT

SANGGAU, BRP – SPKS ( Sarikat Petani Kelapa Sawit ) Nasional mengadakan FGD ( Focus Group Discussion) tentang pengaruh perkebunan kelapa sawit terhadap GRK (Gas Rumah Kaca) di Koperasi Perkebunan Sawit Harapan Tani Dusun Beruak Desa Gunam Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. (22/08/2017) Diskusi ini menghadirkan pembicara dari Seknas SPKS, Swisto Uwin selaku Kepala Departemen Inovatif

SPKS Bentuk Pelatih Sawit Lestari (PSL) di Sintang

SINTANG – Guna memperkuat skala keberlanjutan, kesejahteraan dan kemandirian petani melalui pembangunan kapasitas, kelembagaan ekonomi dan fasilitasi akses petani. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) melakukan Pelatih Sawit Lestari (PSL) bertujuan meningkatkan kapasitas petani kecil dan mendorong petani untuk mengikuti praktik minyak sawit berkelanjutan di Indonesia. Alasan dipilihnya Kabupaten Sintang karena saat ini total luas perkebunan

Forum Multi Pihak : Membangun Stategi Bersama Untuk Perkebunan Yang Adil dan Berkelanjutan di Kabupaten Palalawan

Dalam perjalanan konsep pola kerjasama kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia, selain terdapat keberhasilan, akan tetapi dalam temuan SPKS di lapangan tidak sedikit koperasi atau petani kelapa sawit yang terlibat konflik dan masalah dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan perusahaan perkebunan sebagai mitra, karena timbulnya praktek-praktek pelaksanaan kerjasama kemitraan yang tidak adil dan transparan. Dalam

ISPO Jangan Jadi Sekadar Label Sawit Berkelanjutan

PALANGKARAYA – Sejak pemberlakuan ISPO per Maret 2011 sampai dengan Februari 2016, terdapat 225 sertifikat ISPO yang telah diberikan, dengan cakupan seluas 1.4 juta ha area (statusnya masih sama per Februari 2017), dan CPO yang tersertifikasi mencapai 5,9 juta ton per tahun. Penerbitan sertifikasi ISPO meningkat signifikan dalam rentang waktu satu tahun, Februari 2016-2017, yakni