Perbaiki Tata Kelola Sawit Sebelum Gugat Uni Eropa ke WTO

JAKARTA — Organisasi masyarakat sipil menyarankan pemerintah mengintrospeksi tata kelola sawit sebelum menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Itu perlu dilakukan agar pemerintah tidak blunder saat mengajukan gugatan. Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi Yuyun Harmono ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (22/3/2019), mengatakan, pemerintah mesti introspeksi karena masih memiliki banyak pekerjaan rumah soal

SPKS Dukung Dinas Pertanian Kolaborasi Petakan Kebun Sawit Petani

LONG IKIS – Sebagai bagian dari upaya mendukung kebijakan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Paser. Apalagi belum lama ini Kabupaten Paser telah menerbitkan Perda Tata Niaga Sawit yang didorong untuk bisa membangun kemitraan antara petani dan pelaku usaha sekitar. Tutur Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Paser, Iwan himawan, untuk mendukung Perda tersebut pihaknya

Saatnya Pemerintah Mendata Lahan Petani Sawit

JAKARTA – Tahun lalu telah terbit regulasi moratorium sawit (Inpres No. 8 tahun 2018), dengan adanya kebijakan ini harapannya bisa menjadi jalan bagi petani kelapa sawit memperoleh manfaat. Misalnya ada potensi petani meningkatkan produktivitas kebun sawitnya lewat beragam program yang diluncurkan pemerintah, salah satunya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pula menjadi salah satu solusi bagi

SPKS Menjadi Anggota Baru Kelompok Pengarah (SG) HCSA

Komite Eksekutif HCSA dengan bangga mengumumkan anggota Steering Group (SG) terbaru HCSA dan anggota petani kecil pertama, SPKS. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) adalah organisasi petani kelapa sawit skala kecil yang didirikan pada Juni 2006 dan dideklarasikan pada 2013. SPKS bekerja sama dengan anggota petani kecil untuk meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan melalui

Beni Hernedi Wabup Muba sebagai Pembicara Dalam kegiatan rembug Nasional Petani kelapa sawit Indonesia

Jakarta, — Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit menjadi angin segar bagi petani sawit mandiri di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya, betapa tidak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Moratorium sawit tersebut akan dilakukan

Rembug Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit: Gotong Royong untuk Moratorium

JAKARTA – Pemerintah sangat mendukung ‘Rembug Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit’ dan memberikan arahan agar serikat petani sawit bekerja bersama untuk membantu pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perkebunan sawit dengan menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) sehingga bisa berkelanjutan serta meningkat produktifitasnya. Pernyataan itu disampaikan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho saat membuka mendukung rembug

Laku Susi Kelembagaan Petani
Pelatihan petani Sawit Swadaya di kabupaten Sanggau, bersama Pelatiha Sawit Lestari yang dibentuk SPKS

“Perlindungan dan pemberdayaan petani, salah satu kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan kepada petani sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”, salah satunya adalah penguatan kelompok tani. Bogor – Dorongan untuk mengembangkan kelompok tani di Indonesia telah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda. Upaya tersebut kemudian semakin intensif sejak hadirnya program

Ketua Umum SPKS : Mendorong Alokasi Dana Kepada Petani kelapa sawit lebih optimal, terutama untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) petani.

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah akan lebih agresif mengimplementasikan program mandatori biodiesel. Salah satu caranya adalah dengan memperluas pemberian insentif pada program tersebut. Program mandatori biodiesel telah dijalankan sejak 2015. Melalui program ini, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak solar untuk keperluan kewajiban pelayanan publik (PSO) harus dicampur dengan Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan kadar

Workshop Penumbuhan Kelembagaan Pekebun Mandiri Untuk Dapat Mengefektifkan Praktek GAP Dan Berkelanjutan di Level Pekebun Mandiri di Kabupaten Siak, Riau.

Bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Siak melalui penyuluh perkebunan, Pemerintah Desa, dan kelompok-kelompok tani sawit, SPKS mengadakan Workshop Penumbuhan Kelembagaan Pekebun Mandiri. Workshop akan melibatkan pekebun sawit swadaya di dua desa, Desa Pencing Bekulo dan Desa Belutu Kecamatan Kandis Kab. Siak. Workshop Kelembagaan ini akan dilaksanakan pada tanggal 18-19 April 2018 bertempat di Aula Desa Belutu

Serikat Petani Kelapa Sawit dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, Riau teken MOU pemberdayaan dan peningkatan kapasitas petani kelapa sawit

Siak, Srikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Pada hari Rabu 177/2017 mengadakan penandatangan MOU bersama Dinas Pertanian Kabupaten Siak Provinsi Riau. Hadir dalam penandatangan ini adalah Mansuetus Darto ; ketua SPKS, Sabarudin; Kepala Departemen Riset dan Teknologi SPKS, Ir. Budiman Shafari, M.Kes ; Kepala Dinas pertanian Kabupaten Siak, Yusrianto ; Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanain Kabupaten