Kebijakan Satu Data Kelapa Sawit Indonesia, Petani Sawit Harus Segera Didata

Jakarta – Dalam upaya Menanggapi beberapa kritikan masyarakat terkait belum sinkronnya data perkebunan sawit di Indonesia, saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan satu data kelapa sawit indonesia. Menurut Irmiyati Rahmi Nurbahar Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian saat ini sedang dilakukan sinkronisasi untuk memperoleh satu data secara nasional dengan metodologi yang disepakati.

Peringati Hari Bumi, Petani Sawit Komit Jaga Lingkungan

BOGOR – Petani sawit sebagai bagian dari industri kelapa sawit nasional terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan sawit yang ramah dengan lingkungan. Petani kelapa sawit dari Kabupaten Sanggau, Albert Darius mengatakan, pihaknya terus melakukan pelatihan budidaya sawit kelapa sawit yang baik supaya kebun sawit milik petani memiliki produktifitas yang tinggi, sekaligus supaya tidak membuka pemikiran untuk

Dinas Pertanian Paser : Dukungan SPKS Sangat Membantu Pemerintah Daerah

Tanah Paser – Serikat pertani kelapa sawit (SPKS) melakukan pendampingan kepada petani kelapa sawit di beberapa daerah di indonesia, salah satu yang menjadi wilayah pendampingan SPKS petani Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Saat ini di kabupaten paser SPKS melakukan pendampingan kepada petani dengan melakukan pemetaan petani kelapa sawit dan penguatan kelembagaan petani sawit mulai dari pembentukan

Perbaiki Tata Kelola Sawit Sebelum Gugat Uni Eropa ke WTO

JAKARTA — Organisasi masyarakat sipil menyarankan pemerintah mengintrospeksi tata kelola sawit sebelum menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Itu perlu dilakukan agar pemerintah tidak blunder saat mengajukan gugatan. Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi Yuyun Harmono ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (22/3/2019), mengatakan, pemerintah mesti introspeksi karena masih memiliki banyak pekerjaan rumah soal

SPKS Dukung Dinas Pertanian Kolaborasi Petakan Kebun Sawit Petani

LONG IKIS – Sebagai bagian dari upaya mendukung kebijakan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Paser. Apalagi belum lama ini Kabupaten Paser telah menerbitkan Perda Tata Niaga Sawit yang didorong untuk bisa membangun kemitraan antara petani dan pelaku usaha sekitar. Tutur Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Paser, Iwan himawan, untuk mendukung Perda tersebut pihaknya

Saatnya Pemerintah Mendata Lahan Petani Sawit

JAKARTA – Tahun lalu telah terbit regulasi moratorium sawit (Inpres No. 8 tahun 2018), dengan adanya kebijakan ini harapannya bisa menjadi jalan bagi petani kelapa sawit memperoleh manfaat. Misalnya ada potensi petani meningkatkan produktivitas kebun sawitnya lewat beragam program yang diluncurkan pemerintah, salah satunya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pula menjadi salah satu solusi bagi

SPKS Menjadi Anggota Baru Kelompok Pengarah (SG) HCSA

Komite Eksekutif HCSA dengan bangga mengumumkan anggota Steering Group (SG) terbaru HCSA dan anggota petani kecil pertama, SPKS. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) adalah organisasi petani kelapa sawit skala kecil yang didirikan pada Juni 2006 dan dideklarasikan pada 2013. SPKS bekerja sama dengan anggota petani kecil untuk meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan melalui

Beni Hernedi Wabup Muba sebagai Pembicara Dalam kegiatan rembug Nasional Petani kelapa sawit Indonesia

Jakarta, — Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit menjadi angin segar bagi petani sawit mandiri di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya, betapa tidak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Moratorium sawit tersebut akan dilakukan

Rembug Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit: Gotong Royong untuk Moratorium

JAKARTA – Pemerintah sangat mendukung ‘Rembug Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit’ dan memberikan arahan agar serikat petani sawit bekerja bersama untuk membantu pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perkebunan sawit dengan menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) sehingga bisa berkelanjutan serta meningkat produktifitasnya. Pernyataan itu disampaikan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho saat membuka mendukung rembug

Laku Susi Kelembagaan Petani
Pelatihan petani Sawit Swadaya di kabupaten Sanggau, bersama Pelatiha Sawit Lestari yang dibentuk SPKS

“Perlindungan dan pemberdayaan petani, salah satu kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan kepada petani sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”, salah satunya adalah penguatan kelompok tani. Bogor – Dorongan untuk mengembangkan kelompok tani di Indonesia telah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda. Upaya tersebut kemudian semakin intensif sejak hadirnya program

Ketua Umum SPKS : Mendorong Alokasi Dana Kepada Petani kelapa sawit lebih optimal, terutama untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) petani.

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah akan lebih agresif mengimplementasikan program mandatori biodiesel. Salah satu caranya adalah dengan memperluas pemberian insentif pada program tersebut. Program mandatori biodiesel telah dijalankan sejak 2015. Melalui program ini, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak solar untuk keperluan kewajiban pelayanan publik (PSO) harus dicampur dengan Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan kadar